TANGSELXPRESS – Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Kali ini, penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, atas prestasi Kota Tangerang Selatan dalam bidang kesehatan dengan berhasil meraih predikat capaian Universal Health Coverage (UHC).
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menerima penghargaan tersebut langsung di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa 14 Maret 2023.
Pilar menyampaikan rasa syukur dan mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melindungi jaminan kesehatan bagi warganya.
“Alhamdulillah ya kita kembali raih UHC ini, penghargaan ini sebagai wujud nyata Pemerintah Kota Tangerang Selatan hadir untuk melindungi jaminan Kesehatan warganya,” terang Pilar Saga Ichsan.
Pilar menambahkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat berkomitmen dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Beberapa program tersebut antara lain: Ngider Sehat, Gedung Labkesda, konsultasi lewat posyandu prima, pertemuan rutin dengan ribuan kader posyandu, dan call center darurat PSC 119 yang siap melayani kegawatdaruratan di bidang kesehatan selama 24 jam bagi masyarakat di wilayah Tangerang Selatan.
Program-program tersebut telah berdampak positif pada naiknya angka harapan hidup di Tangerang Selatan, serta turunnya angka stunting dari 19,9 persen menjadi 9 persen dan jumlah pasien di RSUD menurun sebanyak 20 persen.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang konsisten mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Dengan adanya JKN, terbukti telah meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, serta membawa dampak yang begitu positif, seperti terbukanya akses dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.
Lebih dari 248 juta jiwa penduduk Indonesia telah tercatat sebagai peserta program JKN, dimana sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memliki perlindungan kesehatan.
“Pertama dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,”jelas Ma’ruf Amin.
Tak hanya itu, Pemerintah juga terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Tercatat 96,8 juta jiwa menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah.
Dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, hampir seluruh penduduk Indonesia mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.
Melalui dukungan bersama, Indonesia akan mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan pada tahun 2030. UHC merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh 193 negara di dunia, termasuk Indonesia.
Tujuan dari UHC adalah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus mengalami kesulitan keuangan. Dalam mencapai UHC, pemerintah daerah memegang peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program-program edukasi tentang kesehatan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan di wilayahnya.
Dengan capaian penghargaan UHC ini, diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk lebih giat dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
Sehingga, Indonesia dapat mencapai tujuan UHC pada tahun 2030 dan masyarakat Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus mengalami kesulitan keuangan.
