TANGSELXPRESS – Terdakwa penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yakni mantan Kepala SMPN 17 Tangsel Marhaen Nusantara, dituntut 3,8 tahun penjara.
Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri S di Pengadilan Tipikor Serang, Provinsi Banten, Rabu (18/1).
“Menjatuhkan pidana terdakwa Marhaen Nusantara dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 8 bulan,” kata JPU Andri S.
JPU juga menuntut terdakwa dengan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan penjara. Selain itu, menuntut agar majelis hakim menghukum terdakwa dengan uang pengganti Rp 699 juta.
Uang pengganti tersebut jika tidak dibayar, harta benda disita dan jika tidak mencukupi, maka dipidana selama 1 tahun dan 10 bulan.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, terdakwa melanggar Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai kepala sekolah sekaligus PNS, dia telah mencairkan dana PIP secara kolektif di bank sebanyak 1.077 siswa dan siswi.
Tapi uang PIP yang seharusnya menjadi hak para siswa-siswi itu oleh terdakwa tidak diberikan atau disalurkan.
Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pembangunan fisik SMPN 17 Tangerang Selatan (Tangsel)
“Terdakwa telah mencarikan PIP di 2020 di mana terdapat 1.218 siswa penerima, baik berdasarkan DTKS maupun usulan pemangku kepentingan, namun oleh terdakwa dicairkan 1.077 untuk digunakan pembangunan fisik SMPN 17 Tangerang selatan,” ujarnya.
Penggelapan dana PIP menurut jaksa telah merugikan kerugian negara RP 699 juta. Uang itu adalah hak siswa atau siswi yang tidak mampu.
Pertimbangan meringankan jaksa menilai terdakwa sopan, belum pernah dihukum, dan pernah mengabdi sebagai tenaga pendidikan.
“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan tidak tersalurkannya program PIP yang harusnya untuk siswa tidak mampu,” pungkasnya.
