TANGSELXPRESS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak (STS) dan kawan-kawan.
KPK pun telah menetapkan Sahat Tua Simanjuntak dkk sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan alokasi dana hibah di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sahat Tua Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat maupun keluarga.
“Ya pertama saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga,” kata Sahat Tua Simanjuntak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/12) dini hari.
Selain itu, Sahat pun meminta doa agar tetap sehat dan dapat menjalani proses penegakan hukum dengan lancar.
“Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih,” ujar dia.
KPK telah menetapkan empat tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima ialah STS dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STS.
Sementara, tersangka pemberi masing-masing Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH) dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.
KPK menduga tersangka STPS telah menerima sekitar Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk pokmas.
Sebelumnya, KPK menangkap empat orang tersebut pada Rabu (14/12) malam di wilayah Jatim.
KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing dolar Singapura dan dolar AS.
KPK juga telah menahan keempatnya untuk kebutuhan proses penyidikan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023.
Tersangka STS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, RS dan AH ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK serta IW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.
Sebagai penerima, STS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara, AH dan IW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
