SERANG – Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026.
Kepala Unit Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Merak, Trian Asmarahadi, menjelaskan El Nino merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.
Menurutnya, musim kemarau tahun ini datang lebih cepat sekitar satu bulan dibandingkan kondisi normal. Namun demikian, El Nino tidak berarti hujan akan berhenti sepenuhnya, melainkan intensitasnya menjadi lebih sedikit sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang.
“Hampir seluruh wilayah Banten akan merasakan dampaknya. Namun, wilayah Banten Utara diperkirakan mengalami musim kemarau lebih awal dan lebih lama dibanding wilayah selatan,” ujar Trian dalam talkshow yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga ketersediaan air bersih. Cuaca yang lebih panas juga meningkatkan risiko dehidrasi, kekeringan, serta gangguan terhadap pasokan energi.
BMKG mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan air dan listrik serta rutin memperbarui informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
BPBD Siapkan Rencana Kontinjensi Kekeringan
Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Hery Yulianto, mengatakan pihaknya telah menyusun rencana kontinjensi kekeringan sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino. Dokumen tersebut menjadi salah satu dari 14 rencana kontinjensi yang disiapkan untuk menghadapi berbagai potensi bencana di Banten.
Menurut Hery, status darurat kekeringan akan ditetapkan apabila hasil kajian di lapangan memenuhi ketentuan penanggulangan bencana. Setelah itu, rencana kontinjensi akan diubah menjadi rencana operasi.
“Kami terus memantau dampak El Nino, mulai dari potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih,” ujarnya.
BPBD juga telah membentuk satuan tugas (satgas) serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kehutanan, Polda Banten, perguruan tinggi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Apabila terjadi kekeringan ekstrem, BPBD akan berkoordinasi dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, BPBD DKI Jakarta, dan BPBD Jawa Barat untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
Selain itu, wilayah rawan kekeringan telah dipetakan dan skema distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak juga telah disiapkan.
Hery menjelaskan, pendistribusian air bersih melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dilakukan setelah status darurat bencana ditetapkan. Salah satu syaratnya, minimal dua kabupaten atau kota telah menetapkan status darurat sehingga pemerintah provinsi dapat mengajukan penggunaan anggaran BTT.
Dinas Pertanian Siapkan Bantuan untuk Petani
Di sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga produktivitas lahan selama musim kemarau.
Melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPHP), pemerintah menyediakan fasilitas pinjam pakai selang air berdiameter tiga inci bagi petani yang mengalami kesulitan air. Selang tersebut digunakan untuk mengalirkan air dari sumber terdekat dengan bantuan pompa yang disediakan secara swadaya.
Dinas Pertanian juga memperoleh dukungan dari Kementerian Pertanian RI berupa pembangunan satu embung penampung air sederhana. Embung tersebut direncanakan dibangun di kawasan pertanian rawan kekeringan di Kabupaten Serang dan saat ini masih dalam tahap verifikasi lokasi.
Selain itu, pemerintah menyediakan fasilitas pinjam pakai mesin pompa air melalui Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Brigade Alsintan), melakukan pemantauan berkala terhadap wilayah terdampak kekeringan, serta menyiapkan bantuan benih bagi petani yang mengalami gagal panen setelah proses verifikasi.
Pemanfaatan pompa air juga terus dioptimalkan agar kebutuhan irigasi selama musim kemarau dapat terpenuhi.
Kesiapsiagaan Jadi Tanggung Jawab Bersama
BPBD Provinsi Banten juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui program BPBD Goes to Campus yang melibatkan berbagai perguruan tinggi. Melalui program tersebut, mahasiswa dibekali pengetahuan dan praktik kebencanaan untuk kemudian menjadi Duta BPBD di lingkungan masing-masing.
Hery mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengurangi risiko kekeringan dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, seperti menghemat penggunaan air, memperbanyak ruang terbuka hijau, membuat lubang biopori, dan menanam pohon.
“Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam memanfaatkan air dan bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi bencana,” tegasnya.
Melalui berbagai langkah mitigasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berharap dampak El Nino terhadap masyarakat, khususnya para petani, dapat diminimalkan. Kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
