JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mendukung program kompor listrik bagi masyarakat.
Menurut Bahlil, program tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap liquefied petroleum gas (LPG), yang hingga saat ini sebagian besar pasokannya masih berasal dari impor.
“Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam. Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa, 16 Juni.
Bahlil menjelaskan, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut menyebabkan pengeluaran devisa negara mencapai sekitar Rp120 triliun setiap tahun. Bahkan, nilainya dapat meningkat hingga melampaui Rp130 triliun saat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.
Selain beban impor, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG dengan nilai lebih dari Rp80 triliun per tahun.
“Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauruan energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” kata Bahlil.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa program kompor listrik tersebut masih dalam tahap pembahasan. Karena itu, pemerintah belum menentukan jumlah unit kompor yang akan disediakan melalui alokasi anggaran tersebut.
Pada tahap awal, pemerintah berencana mengembangkan kompor listrik yang dapat digunakan pada rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA. Langkah ini dilakukan agar masyarakat, khususnya yang berada di daerah dan pedesaan, dapat memanfaatkan program tersebut tanpa perlu menambah kapasitas listrik rumah mereka.
“Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” tandas Bahlil.
Pemerintah berharap diversifikasi energi melalui penggunaan kompor listrik dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan impor LPG sekaligus mengurangi beban subsidi energi dalam jangka panjang.
