TUBAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat yang tidak mampu mencapai target seharusnya dievaluasi dan dicopot dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Tuban, Sabtu, 16 Mei 2026.
“Kalau gagal, copot. Sederhana,” kata Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, ia berbicara mengenai kepemimpinan di pemerintahan, aparat, hingga organisasi. Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya.
“Kalau organisasinya baik berarti pemimpinnya baik,” ujarnya.
Prabowo Subianto kemudian mencontohkan dunia sepak bola. Ia mengatakan tim yang terus mengalami kekalahan pasti akan mengevaluasi pelatih maupun manajemennya.
“Jangan pingin jadi kapten kesebelasan sepak bola, kalah terus, pingin diperpanjang terus,” katanya.
Ia menilai prinsip yang sama juga berlaku di pemerintahan. Menteri, kepala lembaga, hingga aparat disebut harus dinilai berdasarkan hasil kerja nyata di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto juga menyinggung target swasembada pangan yang menurutnya berhasil dicapai lebih cepat dari perkiraan awal. Pemerintah sebelumnya menargetkan capaian tersebut dalam waktu empat tahun, namun hasilnya disebut dapat diraih hanya dalam satu tahun.
“Ternyata saya kasih target empat tahun, satu tahun bisa,” ujarnya.
Ia pun memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian dan jajaran sektor pangan pemerintah atas capaian tersebut. Bahkan, ia mengaku sampai ingin memberikan tanda kehormatan atas keberhasilan itu.
“Kalau dia berhasil tahun ini lagi, gimana gue kasih bintang lagi,” katanya.
Selain sektor pertanian, Prabowo Subianto turut menyinggung kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam program pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ukuran utama dalam menilai sebuah institusi tetap harus berdasarkan hasil kerja di lapangan.
“Kalau baik kita akui baik,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri.
Di akhir pidatonya, ia kembali menegaskan bahwa program ketahanan pangan memerlukan kerja sama banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, kelompok tani, penyuluh, BUMN, hingga TNI dan Polri.
