SERANG- Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi media nasional. Ia menilai, pers tidak boleh dibiarkan menghadapi tantangan era digital seorang diri.
Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 80 persen penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet dan aktif mengakses media sosial setiap hari.
“Fakta ini memberikan pesan yang sangat jelas. Masa depan ekonomi, stabilitas sosial, bahkan kohesi kebangsaan kita sangat dipengaruhi oleh sentimen media dan kualitas informasi. Karena itulah, bangsa ini membutuhkan pers yang sehat dan bermartabat,” ujar Cak Imin.
Ia menekankan, pers yang sehat tidak hanya berkaitan dengan kebebasan dan profesionalisme jurnalistik. Keberlanjutan ekosistem serta keadilan ekonomi bagi industri media juga menjadi faktor yang tak kalah penting.
Cak Imin mengakui, insan pers saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Di satu sisi, tuntutan menghadirkan jurnalisme berkualitas kian meningkat. Di sisi lain, persoalan insentif ekonomi dan model bisnis media belum sepenuhnya teratasi.
“Kita juga harus jujur mengakui bahwa rekan-rekan pers menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tuntutan jurnalisme berkualitas tinggi meningkat, sementara persoalan ekonomi dan model bisnis media masih menjadi pekerjaan besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, tantangan industri media semakin kompleks seiring pesatnya disrupsi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI). Persaingan tidak lagi hanya terjadi antarperusahaan media, tetapi juga antarplatform, model bisnis, serta cara menjangkau audiens yang semakin terfragmentasi.
Meski demikian, pemerintah memastikan tidak akan bersikap abai. Negara, kata Cak Imin, berkomitmen menghadirkan solusi dan memastikan media massa memperoleh mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap dapat bertahan.
“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan media massa tetap menikmati mata rantai ekonomi secara adil, sehingga jurnalisme berkualitas dapat terus hidup sebagai suluh demokrasi dan menjaga akal sehat masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga menyoroti pentingnya penguatan kebijakan, termasuk advokasi publisher rights, sebagai langkah strategis melindungi industri media di tengah arus disrupsi digital.
Ia menegaskan, pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan justru menambah kebisingan di ruang publik. Informasi yang berkualitas diyakini mampu melahirkan publik yang cerdas, ekonomi yang berdaulat, serta bangsa yang kuat.
