JAKARTA– Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 digelar hari ini, Senin (29/12/2025), di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ribuan buruh turun ke jalan menolak penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5.729.876.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin memastikan tidak ada rencana penutupan jalan selama aksi berlangsung. Meski demikian, kepolisian mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi dengan menyiapkan rekayasa arus secara situasional.
“Hingga saat ini belum ada rencana penutupan jalan. Rekayasa lalu lintas kami sifatkan situasional, bergantung pada kondisi di lapangan,” ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Senin, dikutip dari Beritasatu.com.
Komarudin menjelaskan, sebanyak 370 personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dikerahkan khusus untuk mengatur arus kendaraan di sekitar kawasan Istana Merdeka. Jika massa aksi mulai memadati area, arus lalu lintas akan dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara.
Selain itu, personel kepolisian juga masih tersebar dalam rangka pengamanan Operasi Natal dan Tahun Baru. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 1.500 personel yang bertugas di berbagai pos pengamanan hari ini.
Penolakan terhadap besaran UMP Jakarta 2026 muncul karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak buruh di Ibu Kota. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai indeks kenaikan upah sebesar 0,75 terlalu rendah dan berpotensi menurunkan daya beli pekerja.
KSPI juga membandingkan UMP Jakarta dengan wilayah industri di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, yang tercatat memiliki besaran upah minimum lebih tinggi.
“Kami menolak. KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (26/12/2025).
Said menjelaskan, aksi hari ini diperkirakan diikuti sekitar 1.000 buruh dan dipusatkan di Istana Merdeka. Jumlah massa diprediksi meningkat pada puncak aksi Selasa (30/12/2025), dengan target mobilisasi mencapai 10.000 kendaraan bermotor.
“Istana saja, tanggal 29 Desember sekitar 1.000 orang. Puncaknya tanggal 30 Desember bisa 10.000 motor,” kata Said, Minggu (28/12/2025).
Ia menegaskan, pihaknya tidak menggelar aksi di DPR karena fokus tuntutan ditujukan kepada pemerintah agar mengkaji ulang penetapan UMP Jakarta 2026.
Masyarakat yang memiliki aktivitas di sekitar kawasan Istana Merdeka diimbau untuk mengantisipasi potensi keterlambatan perjalanan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
