JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akan segera membentuk satuan tugas (satgas) rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan tiga provinsi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah akan langsung memulai pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
“Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita akan segera membangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025 dikutip dari RRI.
Prabowo menegaskan tidak ada alasan untuk menunda proses pemulihan, karena seluruh lahan milik negara dapat dimanfaatkan. Bahkan, konsesi hutan yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) pun bisa digunakan untuk pembangunan hunian warga.
“Semua unsur nanti bekerja sama, jangan ada alasan. Cari lahan, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” tegasnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, Kementerian PKP dan PUPR akan segera membangun sekitar 2.000 unit rumah. Sejumlah alat berat dan fasilitas pendukung telah dikirim ke lokasi terdampak, serta tujuh jembatan bailey telah selesai dibangun.
“Pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah akan mulai dibangun. Seribu alat berat sudah dikirim, mulai dari truk, ekskavator, tangki air bersih, hingga air minum. Kita juga menambah alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel. Dari 50 jembatan bailey yang dikerjakan, tujuh sudah rampung,” jelas Prabowo.
Ia juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat siap untuk mendukung pemulihan pascabencana. Ketersediaan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi sejak awal pemerintahannya.
“Sekarang saatnya kita bekerja sangat keras. APBN sudah kita siapkan, dan saya tegaskan uangnya ada,” katanya.
Selain itu, pemerintah pusat telah menyalurkan dana Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota terdampak bencana. Dana operasional taktis sebesar Rp20 miliar juga telah dikirimkan ke tingkat provinsi.
“Dana ini sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten,” pungkas Prabowo.
