TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Penetapan ini sekaligus menjadi awal dari rangkaian upaya kesiapsiagaan yang melibatkan berbagai unsur.
Sebagai bentuk persiapan, Pemkot menggelar simulasi penanganan kedaruratan di Situ Cipondoh. Kegiatan tersebut diikuti oleh BPBD, Basarnas, TNI-Polri, BMKG, serta para relawan untuk memastikan seluruh peralatan dan personel berada dalam kondisi siap turun ke lapangan.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam meminimalkan risiko bencana.
“Bencana bisa datang tanpa peringatan. Karena itu, kita melibatkan semua komponen masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya, Rabu, 10 Desember 2025.
Sachrudin juga mengajak organisasi kepemudaan, relawan, dan masyarakat umum untuk bersama-sama memperkuat kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Ia meminta camat dan lurah menggerakkan warga agar mengambil langkah kesiapsiagaan sedini mungkin.
Pemkot Tangerang memastikan bahwa seluruh peralatan penanggulangan bencana telah diperiksa dan siap digunakan. Tahun ini, pemerintah daerah menambah sejumlah armada dan perlengkapan, termasuk pompa air dan peralatan pendukung lainnya untuk mempercepat respons darurat.
Kepedulian Pemkot juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan bagi daerah lain yang terdampak bencana. Melalui BPBD, pemerintah mengirimkan bantuan senilai Rp 477 juta untuk korban banjir di Sumatera dan Aceh.
“Bantuan ini akan segera disalurkan, dan personel juga akan dikirim untuk membantu di lokasi bencana,” kata Sachrudin.
Sementara itu, berbagai langkah mitigasi terus dipercepat untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah Tangerang. Pemerintah melakukan peninggian turap di area rawan, normalisasi sungai, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir.
Sachrudin berharap masyarakat dapat berperan aktif menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan risiko bencana.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan warga, dampak bencana dapat diminimalkan dan penanganan darurat menjadi lebih efektif.
