TANGERANG SELATAN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki puncak musim hujan pada awal November 2025. Fenomena ini diperkirakan akan berlangsung hingga Februari 2026, dengan pola pergerakan sistem hujan dari barat ke timur.
Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi hujan ekstrem yang berisiko menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca (OMC) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami saat ini bekerja sama dengan BNPB dan beberapa operator modifikasi cuaca swasta. Operasi sudah berjalan di tiga posko, yaitu di Semarang dan Solo (Jawa Tengah), serta Halim (Jawa Barat),” ujar Budi, dikutip Minggu, 2 November.
Menurutnya, pelaksanaan modifikasi cuaca dilakukan berdasarkan permintaan resmi pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat. Permintaan tersebut diajukan melalui surat kepada BNPB dan BMKG sebagai tindak lanjut dari peringatan dini yang telah dikeluarkan.
“Pelaksanaan ini memang atas dasar permintaan dari pemerintah daerah yang sudah bersurat kepada BNPB dan BMKG, dengan mengeluarkan status siaga darurat,” jelasnya.
Setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jakarta menjadi wilayah berikutnya yang dipertimbangkan untuk dilakukan modifikasi cuaca. Dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Ibu Kota dan menyebabkan sejumlah titik tergenang.
“Jakarta rencananya akan dirapatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI melalui BPBD DKI pada hari Senin. Mereka juga akan mengundang BNPB untuk membahas kemungkinan dilaksanakannya operasi serupa,” kata Budi.
Berdasarkan analisis BMKG, intensitas hujan tinggi masih akan terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa pada pekan pertama November. Jawa Barat menjadi daerah dengan potensi hujan lebat tertinggi hingga 4 November, dan diperkirakan kembali meningkat pada 7 November 2025.
“Kondisinya hampir sama di wilayah Jawa lainnya seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Yogyakarta,” tutup Budi.
