TANGSEL – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan modal awal kepada Pemerintah Provinsi Banten guna mendukung proyek perluasan rute Moda Raya Terpadu (MRT) dari Jakarta menuju wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai bentuk komitmen memperluas jangkauan transportasi massal lintas daerah.
“Saya menyampaikan ke Pemprov Banten, kalau perlu modal awalnya dari Pemprov DKI. Itu tergantung hitungan bisnis ke bisnisnya,” ujarnya dikutip dari RRI.
Pramono meyakini proyek ini akan menjadi solusi strategis untuk meredam kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan utama Ibu Kota dan wilayah penyangganya.
“Saya yakin MRT akan betul-betul bisa mengurai kemacetan yang ada di Jakarta. Bahkan, kota-kota satelit seperti Tangerang dan Tangerang Selatan,” ucapnya.
Rencana pengembangan MRT ke wilayah barat dan selatan Jakarta tersebut telah melewati sejumlah tahapan awal, termasuk uji kelayakan proyek.
Pemerintah juga telah menggelar diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
FGD itu diikuti oleh sejumlah instansi strategis seperti Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), hingga operator PT MRT Jakarta (Perseroda).
Dari sisi trase, dua rute yang dianggap paling potensial adalah jalur Pondok Aren–Serpong dan Ciputat–Pondok Cabe. Keduanya dirancang terhubung langsung dengan stasiun utama di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sebagai titik penghubung dengan jaringan MRT eksisting.
Proyek ini disebut menjadi bagian dari strategi integrasi transportasi antarwilayah Jabodetabek, sekaligus mendukung pergeseran penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Jika terlaksana, perluasan MRT ke wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan akan menjadi terobosan penting dalam mewujudkan transportasi publik yang lebih inklusif dan terintegrasi di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia ini.
