TANGSELXPRESS – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait masalah organisasi masyarakat (ormas) meminta tunjangan hari raya atau THR kepada para pengusaha.
Menurut Todotua, hal tersebut merupakan permasalahan yang sangat krusial dan cukup meresahkan.
“Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 18 Maret, dilansir http://beritasatu.com.
Sebagai informasi, jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, akan menindak tegas kepada anggota ormas yang terlibat dalam aksi pemerasan serta pungutan liar dengan modus minta THR terhadap para pengusaha di wilayah hukumnya tersebut.
“Kami dari Kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi di Bandara Soetta,” kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol. Ronald FC Sipayung.
Ia menegaskan, Polri berkomitmen untuk memastikan bahwa dunia usaha di wilayah Bandara Soetta terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Kombes Polisi Ronald juga mengimbau kepada para pelaku usaha maupun investor yang mengetahui ataupun menjadi korban aksi premanisme oleh oknum anggota ormas agar segera melaporkan ke 110 atau ke Polresta Bandara Soetta.
Sebelum melakukan penindakan hukum, ia melanjutkan, jajarannya akan selalu mengedepankan langkah preventif dan preemptif.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.
Hal ini juga menjadi atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait upaya Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
