TANGSELXPRESS – Desas-desus reshuffle kabinet kembali mengemuka di penghujung tahun 2022.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
Menurut dia, Jokowi dapat melakukan reshuffle atau perombakan kabinet kapan saja.
Dia optimistis, masyarakat percaya dengan langkah yang diambil Presiden Jokowi terkait perombakan ini.
“Tidak ada persoalan. Presiden mau reshuffle detik ini atau tidak, sangat mungkin. Rakyat percaya langkah yang Beliau ambil. Ibarat orang dagang, lagi untung banyak, jadi bebas mau ambil pilihan berisiko tinggi atau rendah,” kata Faldo kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/12).
“Besok mau reshuffle juga tidak ada soal, mau jelang habis juga tidak ada masalah,” tambah dia.
Dia mengatakan, semua anggota kabinet sudah bekerja dengan optimal. Faldo percaya, masyarakat akan mengambil sikap, apabila ada pihak-pihak yang tak lagi satu visi dengan Jokowi.
“Kalau ada yang tidak seirama lagi dengan Presiden, hukuman paling berat itu datang dari rakyat. Tentunya, tidak ada yang berani berhadap-hadapan dengan pemimpin yang dicintai rakyat, kecuali mau ditinggalkan rakyat,” jelas dia.
Respons Jokowi
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pertanyaan wartawan terkait isu reshuffle yang menguat tersebut.
“Clue-nya. Ya, sudah,” ujar Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai, Senin (26/12).
Sebelumnya, Jokowi juga membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya.
Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet itu akan dilakukan.
“Mungkin (reshuffle). Ya nanti,” kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (23/12).
Pernyataan PDI Perjuangan
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.
Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).
Djarot juga menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.
“Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor,” ujar Djarot.
“Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi,” imbuh dia.
Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.
“Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” ujar Djarot.
NasDem Angkat Bicara
Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago tak terima dengan pernyataan Djarot itu. Dia mengingatkan Djarot tak asal bicara dan menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi,” kata Irma, Sabtu (24/12).
Menurut Irma, Siti Nurbaya memiliki segudang prestasi. Di era Siti, kata dia, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia dapat ditekan dan udara jadi lebih bebas dari kabut asap. Penanaman mangrove pun masif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi.
Irma juga berpendapat, Yasin Limpo memiliki kinerja sangat baik. Dia meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras yang terus berkurang selama Yasin Limpo menjabat menteri.
