TANGSELXPRESS – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan penyaluran kredit untuk rakyat hingga Rp400 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Target peningkatan kredit tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Sasarannya mencakup petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Andra Soni menilai kebijakan Presiden Prabowo tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
“Semakin mudah akses keuangan yang mereka dapat, maka semakin produktif usaha yang dijalankan,” ujar Andra Soni.
Andra Soni Ingatkan Bahaya Pinjol Ilegal
Meski mendukung perluasan akses pembiayaan, Andra Soni menegaskan bahwa kemudahan memperoleh layanan keuangan harus diiringi peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Menurutnya, pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan penting agar masyarakat dapat memilih lembaga pembiayaan yang kredibel, memahami hak dan kewajibannya, serta memperoleh kepastian hukum.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang berpotensi menimbulkan masalah keuangan dan merugikan peminjam.
“Masyarakat harus benar-benar mendapatkan akses dari lembaga keuangan yang kredibel, bukan dari pinjaman online (pinjol) ilegal,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Andra Soni mengajak OJK, Bank Indonesia Provinsi Banten, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat edukasi keuangan di tengah masyarakat.
Upaya ini dinilai penting agar perluasan akses pembiayaan tidak sekadar meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan, tetapi juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara aman, bijak, dan produktif.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan Dibentuk
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Lembaga tersebut merupakan hasil transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dengan mandat memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Pembentukan DNKK diharapkan mendukung koordinasi kebijakan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan.
Bagi Banten, perluasan akses pembiayaan yang disertai edukasi keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
