TANGSELXPRESS – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri.
Muzani menjelaskan, surat tersebut tidak mencantumkan alasan spesifik di balik keputusan Gibran mengundurkan diri. Namun, Gibran menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya bacakan ya isinya ya? Tapi dalam bentuk tulis saja. Tidak ada alasan yang disebutkan di sini (alasan pengunduran diri),” ujar Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran juga menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Ia menyatakan keputusan pengunduran dirinya merupakan pilihan yang diambil secara sadar dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
Berikut Isi Lengkap Surat Pengunduran Diri Gibran
Dengan hormat,
Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.
Sebelumnya, Gibran menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya mengungkapkan, pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih 20 menit. Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR selanjutnya akan membahas surat tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk menentukan tahapan sesuai mekanisme konstitusi.
