TANGSELXPRESS – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda yang terdiri dari 728 putra dan 476 putri akan ditempatkan di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN).
“Dalam rangkaian acara pelantikan, Presiden akan memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN,” ujar Prasetyo Hadi, dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, penghargaan Kartika Astha Brata akan diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, S.Tr.I.P. Sementara penghargaan Sapta Adhi Praja diserahkan kepada sembilan lulusan terbaik lainnya.
Prasetyo mengatakan para Pamong Praja Muda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga diharapkan menjaga harmoni sosial serta memperkuat semangat kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat.
Menurutnya, pemerintah terus menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan pembangunan aparatur negara yang profesional sebagai prioritas utama. Karena itu, para lulusan IPDN diharapkan mampu menjadi aparatur yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif serta memastikan keberlanjutan regenerasi kepemimpinan birokrasi dalam mendukung visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
“Semoga para lulusan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tutup Prasetyo.
