BANTEN– Perayaan hari puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 di Provinsi Banten tinggal menghitung hari. Hajatan masyarakat pers setahun sekali itu bakal digelar di Alun-alun Kota Serang Provinsi Bantan pada Senin 9 Februari 2026.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan membuka acara HPN 2026 dengan ditemani oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon.
Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia DPW Banten Sudin Antoro menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam puncak acara perayaan HPN 2026 sebagai perhatan serius akan pentingnya keberadaan media.
Media tidak hanya bertugas menebar informasi kepada publik tapi jadi pilar demokrasi di tanah air.
“Presiden Prabowo paham betul dalam posisi dirinya yang terpilih demokratis di Pilpres 2024 harus menghormati media. Demokrasi di tanah air masih butuh proses coba dan salah,” katanya melalui pesan elektonik pada media, Jumat 6 Februari 2026.
Proses demokrasi, dikatakan, tidak akan berjalan terarah dan terukur tanpa sebaran informasi penting dan berimbang yang dilakukan oleh insan media di tanah air.
“Semua pemimpin dunia pasti menyadari pentingnya media. Soal nanti ada kesan interfensi dalam setiap kerja jurnalistik ada mekanisme yang disepakati bersama,” tegas dia.
Kebebasan Pers Pasca Reformasi
Khusus di tanah air, alumnus magister hukum Universitas Pamulang (UNPAM) ini, menyebut keran reformasi terbuka pada tahun 1998 menjadi tanda kuat kebebasan pers paling penting.
Setelah mengalami masa kelam di tahun-tahun sebelumnya, media mendapat nutrisi segar dalam mengawal demokrasi di tanah air.
Meski demikian, Sudin mengingatkan tantangan media mutakhir di tanah air seiring dengan perkembangan teknologi informasi begitu pesat.
“Untuk ukuran zamannya, media mengalami keterkejutan budaya. Setiap orang nyaris jadi reporter dengan leluasa bisa menebar informasi di berbagai kanal digital,” imbuh dia.
Untuk menyikapi itu, dia berharap orang nomor satu di tanah air itu untuk memperhatikan kelangsungan media di tengah erupsi informasi yang hampir mengubur kreatifitas karya jurnalistik.
“HPN 2026 diharapkan jadi pemantik kesadaran bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menguatkan peran media dalam menjaga demokrasi sehat dan berkeadaban. Kontrol terhadap berita tidak mendasar harus terus ditingkatkan,” pinta dia.
Selain itu, dirinya mengajak kepada sesama pengelola media untuk terus meningkatkan kecakapan dalam melahirkan karya jurnalistik yang menarik sekaligus inspiratif.
Tidak hanya soal mengejar jam tayang, tapi mengedapankan informasi berkualitas dan mendidik.
“Literasi bangsa kita masih membutuhkan tangan dingin para wartawan dalam melahirkan karya jurnalistik yang mencerahkan. Jangan sampai trobosan aplikasi kecerdasan artifisial menanggalkan sisi kebenaran dan keaslian karya jurnalistik,” imbuh dia.
Kecerdasan artifisial marak kini memang menjadi dua mata pisau yang beresiko bagi dunia pers.
Satu sisi mempermudah, namun pada sisi lain tidak menutup kemungkinan mengerem kreatifitas yang bernilai untuk membuat demokrasi sehat dan berkeadaban.
“Kita sudah cukup merasakan efek buruk sebaran informasi robotik begitu rupa. Tinggal memperkuat kecakapan bernilai guna bagi demokrasi tanah air yang bersesuain dengan budaya dan kebiasaan bangsa,” katanya.
Sudin menjelaskan bahwa IMO-Indonesia merupakan organisasi perusahaan media siber yang bertujuan menjadi wadah bagi media online untuk menyajikan pemberitaan berimbang dan mematuhi regulasi pers.
Dengan posisi itu, dikatakan, IMO-Indonesia akan terus mendukung setiap penguatan peran media dalam demokrasi di tanah air, meski telah memiliki sebaran ratusan media yang hampir merata di seluruh tanah air, namun sampai kini IMO-Indonesia belum medapatkan jawaban prihal menjadi konstituen Dewan Pers.
“Padahal, IMO-Indonesia secara resmi sudah mengajukan permohonan tersebut sejak era kepemimpinan Ninik Rahayu (Ketua DP) sebagaimana surat, Nomor: 09/SP-IMO-Indonesia/XII/2023 perihal Permohonan Menjadi Organisasi Perusahaan Kontituen Dewan Pers yang dilayangkan pada (20/12/2023) lalu,” dia informasikan.
Bagi Sudin, posisi IMO-Indonesia di mata Dewan Pers tersebut tidak menyurutkan niat untuk bersatu meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air menuju Indonesia Emas 2045.
“Sampai saat ini kami masih optimis bisa menjadi salah satu konstituen dewan pers, untuk bersama-sama mendukung media sebagai pilar demokrasi di tanah air. Indonesia Emas 2045 tidak lama lagi,” demikian Sudin Antoro menutup.
