JAKARTA – Laporan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo sudah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 21 Agustus 2025.
Bahkan, kata Prasetyo Hadi, apabila nantinya dalam proses hukum Immanuel Ebenezer terbukti terlibat tindak pidana korupsi, maka Presiden akan mengambil langkah pergantian jabatan.
Menurut Prasetyo, Prabowo akan mengambil langkah dan mempertimbangkan sosok yang dirasa berkompeten untuk mengisi jabatan sebagai Wamenaker.
“Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” sebutnya.
Di sisi lain, Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sangat prihatin dengan adanya salah satu anggota Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT. Karena menurutnya, seluruh anggota Kabinet Merah Putih selalu diingatkan Presiden untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam bertugas.
“Tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” kata Prasetyo Hadi.
Sebelumnya dilaporkan, KPK menjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada Rabu malam, 20 Agustus 2025.
Diduga OTT terjadi akibat pemerasan terhadap pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“(OTT terkait, red) pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto
