Oleh: Ketua DPW IMO Banten Sudin Antoro
BEBERAPA hari ini, masyarakat Banten tengah ramai atas hasil survei Indikator Politik Indonesia soal tingkat kepuasan 100 hari kerja kepala daerah. Dalam survei itu, Gubernur Banten Andra Soni berada di peringkat terendah se-Jawa.
Atas hasil survei itu, Andra Soni menyampaikan pandanganya bahwa apa yang disampaikan oleh Lembaga survei merupakan kajian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.
“Survei merupakan metodologi penelitian yang penting untuk kita pahami bersama. Bagi saya, ini adalah produk ilmiah yang bisa dijadikan alat evaluasi. Tapi yang paling utama, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik,” ujar Andra di Kota Serang, Minggu (1/6/2025).
Tentu, rasanya kurang adil jika keberhasilan pembangunan hanya diukur dalam kurun waktu 100 hari. Dalam mengimplementasikan program, butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Kendati memang kajian ilmiah itu perlu dihormati dan menjadi bahan evaluasi terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Pemprov Banten dapat mengolah hasil survei untuk perbaikan dan inovasi kedepan dalam menerapkan program-program kerja. Ambil sisi positifnya untuk memacu kinerja, yang harus didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
Setidaknya mengapa kemudian muncul persepsi masyarakat atas kepuasan terhadap kinerja Gubernur Banten, pertama adanya pandangan masyarakat yang menginginkan perubahan dengan waktu cepat. Ingin serba instan, sehingga jika kurang puas mereka merasa kecewa. Sementara kebijakan dalam menentukan program butuh tahapan dan penganggaran. Misalnya saja, untuk menjalankan program prioritas Andra-Dimyati, besar kemungkinan masuk pada anggaran perubahan. Sedangkan keduanya dilantik masuk pada penganggaran murni. Maka perlu ada pergeseran anggaran. Ini perlu pemahaman yang luas dalam membaca program pemerintah.
Kedua perkembangan dunia maya tidak dapat dibatasi sehingga membentuk karakteristik masyarakat modern, mudah membanding-bandingkan dengan berbagi wilayah yang secara demografi, adat dan budaya berbeda-beda. Tentu dalam melihat karakteristik ini, cara penanganan pun berbeda, mulai dari pendekatan, pengambilan keputusan dan tentunya harus melibatkan masyarakat. Untuk itu alangkah baiknya setiap kebijakan menyediakan ruang untuk jajak pendapat masyarakat. Untuk menghindari kritik yang tidak membangun.
Ketiga, minimnya informasi terhadap masyarakat terhadap program yang tengah digalakkan. Ini juga menjadi faktor persepsi masyarakat merasa kurang puas terhadap kinerja pemerintah. Namun untuk hal ini, kami sangat percaya bahwa setiap kunjungan ke wilayah, Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Dimyati serta seluruh perangkat daerah menyampaikan program kerja dan tahapan-tahapan yang tengah disusun. Namun tentunya ada saja masyarakat yang tidak kurang memahami.
Sebaliknya untuk meningkatkan kepercayaan publik, Tim dari Provinsi Banten harus lebih kompak, antara Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan seluruh program, seperti sekolah garis tingkat SMA-SMK. Program ini sejalan dengan Pemerintah Pusat yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pendidikan Sekolah Dasar hingga SMP sebagai kewajiban pemerintah. MK menyebut Pasal 31 ayat dua UUD 1945 mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar, tanpa batasan mengenai jenis sekolah.
Sementara kebijakan sekolah gratis menjadi program prioritas yang digaungkan saat masa kampanye Andra Soni. Artinya Gubernur Banten Andra Soni jauh lebih awal menerapkan konsep pendidikan SMA dan SMK swasta gratis. Satu kebijakan dan pemikiran brilian yang diterapkan di Provinsi Banten. Tentu ini perlu diapresiasi dan disambut baik oleh masyarakat Banten.
Aspek lain pada program infrastruktur, Andra Soni lewat program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) agar masyarakat desa lebih mudah dan merasa nyaman. Program lain yang penting adalah peningkatan layanan dalam bidang kesehatan seperti melakukan percepatan operasional dua rumah sakit milik Pemprov Banten.
Yang pasti, pembangunan di Banten sejalan dengan upaya membangun wilayah agar masyarakat dapat merasakan dampak secara nyata. Maka tidak ada salahnya, Gubernur Banten Andra Soni dapat melibatkan banyak pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan media massa/media elektronik.
Mereka akan menjadi agen penyebaran informasi secara massif di tengah masyarakat. Dengan melibatkan mereka semua, komunikasi dua arah akan terbangun. Sehingga informasi yang bersumber valid dapat disampaikan secara langsung dengan masyarakat.
Juga tidak kalah pentingnya, Pemprov Banten dapat membuka kanal online yang bisa membuka layanan 24 jam. Masyarakat dapat membuka komunikasi langsung, baik program atau prihal berbagai keluhan dan lain sebagainya. Jalur ini bisa menjadi alternatif Pemprov Banten dalam mendukung kinerja pemerintah.(*)
