JAKARTA – Ketua DPR, Puan Maharani akhirnya merespons aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut potongan aplikasi tak lebih dari 10 persen.
Puan mengatakan DPR tengah mencari cara untuk bernegosiasi dengan kedua pihak, yakni pengemudi ojol dan operator agar sama-sama mendapat keuntungan secara adil.
“Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah,” ujar Puan, Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam hal ini, lanjut Puan, Komisi V bersama Komisi IX, Komisi XI bahkan Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika juga akan menindaklanjuti tuntutan para ojol tersebut.
“Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari komisi V, dari komisi XI bahkan komisi I juga akan menindaklanjuti hal tersebut,” kata Puan.
“Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” sambungnya.
Kendati demikian, Puan juga mengimbau kepada para ojol untuk melakukan demo secara tertib. “Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya.
Adapun lima tuntutan para pengemudi ojol dalam aksi unjuk rasa hari ini, adalah yang pertama, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Kedua, mendesak Komisi V DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen.
Keempat, meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Terkait tuntutan itu, Komisi V DPR akan mengundang perwakilan serikat pengemudi ojek online untuk rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR pada Senin, 26 Mei 2025. Salah satunya membahas mengenai regulasi penurunan potongan sebesar 10 persen aplikasi.
