Oleh: DAHLAN ISKAN
Sang Begawan Media
Apa untungnya terus mempersoalkan asli tidaknya ijazah S-1 Jokowi? Toh ia sudah bukan presiden lagi?
Apakah pula manfaatnya mempersoalkan tidak terwujudnya mobil Esemka Jokowi? Toh kalau pun terwujud apakah Anda mau membelinya?
Anda sudah tahu: Jokowi punya ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dulu pernah diributkan asli tidaknya. Lalu lama reda.
Belakangan ramai lagi di medsos. Sampai ada yang bilang 11.000 persen ijazah itu palsu. “Di tahun ijazah itu diterbitkan UGM, belum ada jenis huruf seperti itu,” kata yang meributkan.
Presiden Jokowi, seperti biasa, tidak terlalu menanggapinya. Ia seperti sangat pede. Apalagi tidak ada yang secara resmi menggugat ke pengadilan. Mungkin karena tidak ada yang merasa punya legal standing untuk menggugat.
Kalau pun digugat, yang mungkin lebih menghadapi kerepotan adalah UGM. Bukan Jokowi. Misalnya kalau penggugatnya menggunakan UU keterbukaan informasi publik. UGM harus menjelaskan semuanya.
Tapi tetap saja tidak ada manfaatnya bagi publik. Kalau pun ijazah itu ternyata palsu, toh tidak bisa dipakai untuk menurunkan Jokowi dari jabatan presiden. Ia sudah selesai menjabat presiden dua periode. Paling hanya akan jadi bukti tambahan bahwa universitas kita tergolong paling tidak jujur di dunia.
Pun soal mobil Esemka. Apa manfaatnya untuk digugat ke pengadilan. Paling hanya memuaskan emosi.
Memang, bagi yang anti-Jokowi tidak terwujudnya mobil Esemka itu bikin geregetan.
Mobil Esemkalah salah satu isu yang membuat nama Jokowi melambung sampai langit. Jokowi menjadi sangat populer. Juga sangat dicintai.
Jokowi meluncurkan mobil Esemka itu di saat sentimen cinta produksi nasional jadi mimpi banyak orang.
Dengan mobil Esemka, Jokowi seperti menohok kita: baru ia yang bisa memelopori terwujudnya mobil nasional. Dengan sangat mudahnya. Ternyata tidak sulit. Bisa dibuat hanya oleh anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Jokowi lantas mengendarai mobil itu dari Solo –waktu itu ia menjabat wali kota Solo– ke Jakarta. Itu menjadi bahan berita yang tidak henti-hentinya. Jokowi jadi pahlawan besar lahirnya mobil nasional.
Tentu bukan salah Jokowi. Ia cerdik. Ia berhasil membius publik dengan isu mobil Esemka. Begitu terbiusnya publik sampai lupa bahwa mobil Esemka tersebut sebenarnya hanya rakitan dari suku cadang buatan Tiongkok yang dibeli oleh Kemendikbud untuk pelajaran praktik di SMK di Solo.
Mungkin Jokowi juga bukan ahli bius. Timnyalah yang hebat. Atau dua-duanya. Atau jangan-jangan justru publik yang sudah fly duluan pun sebelum dibius.
Dengan gambaran seperti itu jelaslah tidak akan ada produksi masal mobil Esemka. Kalau toh dipaksa dicoba diproduksi secara masal, apakah ada yang membelinya.
Pun kalau misalnya penggugat mobil Esemka itu menang di pengadilan. Bisa dapat apa? Lalu untuk apa?
Paling Anda hanya bisa memaki: lihai sekali Jokowi ini. Dan memang ia lihai. Kalau tidak ia tidak mungkin bisa menjadi presiden negara sebesar Indonesia dua periode plus-plus.
Plus yang satu bisa membuat jagonya menjadi presiden terpilih.
Plus kedua, bisa menjadikan anak sulungnya yang baru berusia 35 tahun menjabat wakil presiden.
Tentu saya tergelitik untuk mewawancarai Boyamin Saiman. Ia ayah penggugat mobil Esemka itu. Ia memang diajak anaknya diskusi soal gugatan itu.
Boyamin menilai manfaat gugatan itu sangat banyak. Misalnya agar sekolah SMK bisa terdorong lebih maju lagi: harus benar-benar mewujudkan mobil nasional itu. Bahwa tidak bisa lagi memproduksi mobil bensin, bisa saja pindah fokus ke mobil listrik.
Manfaat lainnya, katanya, pejabat publik harus mewujudkan janji politiknya. Kalau gugatan itu diterima mau tidak mau mobil Esemka harus diproduksi.
Masih ada manfaat tambahan: agar anaknya itu kian tertarik ke soal hukum. Seperti kakaknya yang kini jadi pengacara di Balikpapan.
Selama ini sang adik lebih tertarik ke bisnis. Siapa tahu, kalau gugatannya berhasil, ia mau kuliah hukum di Universitas Muhammadiyah Solo.
Boyamin setuju dengan pendapat kalau mempersoalkan ijazah S-1Jokowi tidaklah ada manfaatnya. Apalagi syarat untuk jadi calon presiden cukup lulus SMA.
Ia pernah menangani perkara seorang bupati yang dituduh pakai ijazah SMA palsu. Tapi ia sudah telanjur terpilih untuk masa jabatan kedua.
Di masa jabatan pertama itu ia ikut ujian persamaan SMA. Dapat ijazah. Bisa untuk maju periode kedua.
Tapi soal pernah pakai ijazah palsu tetap jadi perkara hukum. Ia jadi tersangka. Diadili. Sidang pengadilannya terjadi di akhir masa jabatan periode kedua. Putusan pengadilan: ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan tiga bulan penjara.
Artinya, ia tidak perlu masuk penjara. Ia juga sudah tidak perlu lagi kehilangan jabatan bupati karena periode keduanya pun sudah berakhir.
Maka kalau pun misalnya ijazah S-1 Jokowi itu palsu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Pun seandainya yang palsu itu ijazah SMA. Tetap saja keabsahan Jokowi sebagai presiden tidak terpengaruh.
“Bayangkan kalau keabsahan Presiden Jokowi dibatalkan, berarti semua keputusannya sebagai presiden dianggap melanggar hukum,” katanya.
“Berarti pengangkatan gubernur, wali kota, bupati, dan segala macam itu batal,” tambahnya. “Alangkah kacaunya. Hukum ketatanegaraan tidak seperti itu”.
Penting tidak penting kadang tergantung dari mana melihatnya. Juga tergantung pada siapa yang melihat. Bisa jadi secara manfaat dianggap tidak penting. Tapi secara isu politik mungkin dianggap terlalu penting.(*)
