TANGSELXPRESS – Pemerintah diminta untuk mengevaluasi atau menunda program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Dengan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, pemerintah dianggap terlalu dini jika ingin menerapkan program KRIS.
“Kami meminta agar program KRIS ini dievaluasi atau ditunda dulu. Masih terlalu dini menerapkan KRIS sementara di sistem kesehatan kita masih banyak PR dasar yang harus segera diselesaikan,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial (Kesos) Netty Prasetiyani dalam keterangan yang diterima, Senin (10/6).
Sebagaimana diketahui, jika mengacu pada Perpres Nomor 59 Tahun 2024, KRIS paling lambat akan diterapkan pada 30 Juni 2025.
Namun menurut Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS tersebut, penerapan KRIS yang terburu-buru justru akan menambah deretan panjang masalah kesehatan di Indonesia.
“Banyak PR klasik di sistem kesehatan kita yang sampai saat ini belum selesai seperti perbaikan layanan, kekurangan nakes, obat-obatan, reaktifasi peserta non-aktif BPJS, tunggakan, ketersediaan kamar dan lain-lain yang harus tetap menjadi prioritas perbaikan,” terangnya.
Pada sisi lain, Netty juga mengaku khawatir soal masih banyaknya fasilitas kesehatan yang tak siap dalam menerapkan KRIS.
“Banyak rumah sakit yang tidak siap dan mengeluhkan soal kemampuan memenuhi KRIS. Jangan sampai mereka justru mengurangi tempat tidur demi untuk memenuhi KRIS sebagaimana yang diwajibkan pemerintah,” terangnya.
“Oleh karena itu, sebelum penerapan KRIS saja tempat tidur di RS tidak mencukupi, apalagi kalau ada pengurangan maka bisa dibayangkan bagaimana penumpukan pasien akan semakin mengkhawatirkan,” tutupnya.
