TANGSELXPRESS- Indikator tingginya disparitas pembangunan di Provinsi Banten dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara masing-masing daerah di Banten.
Dari data tersebut, diketahui wilayah Tangerang Raya masih menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Mengapa demikian?
Menyikapi persoalan tersebut, Dr. Phil., Ir. Rino Wicaksono, ST, MArchUD, MURP, pakar pembangunan wilayah dan tata kota berpendapat hal tersebut dikarenakan kesadaran akan kesehatan dan pendidikan di kawasan konurbasi Tangerang Raya lebih baik dibanding wilayah lainnya di Banten.
Masih mengenai disparitas pembangunan, Rino setuju bahwa banyak persoalan lainnya yang terjadi di lingkungan masyarakat.
“Seperti karena kurang tepatnya analisis kebijakan, perilaku koruptif para pejabat publik, permasalahan ketahanan pangan, persoalan kemiskinan, pengangguran dan pendidikan yang rendah merupakan sebagian contoh kegagalan kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan tersebut,” papar Rino yang merupakan Caleg DPR RI Partai NasDem dari Dapil Banten III (Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Tangerang Kabupaten) dengan nomor urut 4 itu.
Inovasi menjadi salah satu alternatif terbaik dalam dimensi kebijakan publik masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu, mendorong inovasi kebijakan merupakan suatu preferensi bagi stakeholder kebijakan pembangunan di Provinsi Banten. Inovasi kebijakan memerlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi.
Menurut Rino, ilmu yang dikembangkan di dunia pendidikan menjadi syarat terjadinya inovasi tersebut.
“Inovasi dilakukan di dunia pendidikan dan industri. Komersialisasi dilakukan oleh pelaku industri dan pemilik modal. Tidak pelak lagi, link and match antara dunia pendidikan, industri dan investor harus dikembangkan dengan skema yang bervariasi untuk masyarakat yang beragam,” ujar pria yang telah menjadi konsultan, tenaga ahli dan narasumber ahli untuk berbagai kementerian, banyak pemprov, dan banyak pemerintahan kabupaten serta kota selama sekitar 36 tahun.
Selain itu, lanjut Rino yang seorang arsitek yang juga dosen di Institut Teknologi Indonesia (ITI) Kota Tangerang Selatan itu, pemerintah harus memiliki program konkrit subsidi dan bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
