TANGSELXPRESS- Disparitas pembangunan merupakan masalah kesenjangan yang serius untuk ditanggulangi baik pada sistem perekonomian pasar maupun ekonomi terencana.
Tema tentang disparitas pembangunan yang terjadi di wilayah Banten menjadi pembahasan menarik Tangselxpress.com dengan Dr. Phil., Ir. Rino Wicaksono, ST, MArchUD, MURP, seorang pakar pembangunan wilayah dan tata kota yang juga Caleg DPR RI Partai NasDem dari Dapil Banten III (Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Tangerang Kabupaten) dengan nomor urut 4 itu.
Simak pembahasan berikut ini!
Pertama: Pembangunan Banten selama kurun waktu 23 tahun terlihat tangible atau tampak nyata. Artinya ada upaya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk kemampuan Pemprov Banten dalam pemanfaatan potensi daerah seperti dalam regulasi UU Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
Isu tingginya disparitas atau kesenjangan pembangunan antara daerah Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, dengan Utara, yaiyu Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Padahal, masalah kesenjangan menjadi alasan mengapa Banten “ngotot” ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.
Sebagai seorang pakar pembangunan dan juga arsitek, bagaimana Bapak Rino melihat hal itu?
Cilegon memiliki 8 pabrik besar, diantaranya industri kimia dan baja, yang merupakan terbesar di Indonesia. Cilegon juga memiliki Dermaga Laut Penyeberangan ke Pulau Sumatera yang membuat Cilegon sangat strategis sebagai jalur logistik dan ekonomi.
Kota Serang dan Kabupaten Serang punya sedikitnya 6 universitas besar, di antaranya Universitas Tirtayasa. Serang juga merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten.
Kabupaten Tangerang dengan Lippo Karawaci dan Kota Tangerang Selatan dengan BSD merupakan kawasan bisnis baru penyangga DKI Jakarta. Selain itu juga memiliki lebih dari 100 perguruan tinggi. Restoran dan hotel juga maju pesat.
Kota Tangerang sebagai Kota satelit DKI Jakarta memiliki Bandara International Soetta yang membuat Kota Tangerang semakin melesat dalam pembangunan.
Jalan TOL juga melewati ke 6 wilayah kota dan kabupaten tersebutkan di atas.
Sedangkan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak belum memiliki akses sebaik di Utara dan lagipula pertanian dan perkebunan di kedua wilayah tersebut belum dikembangkan secara mekanisasi. Atraksi, aksesabilitas, konektivitas dan amenitas di kedua kabupaten tersebut belum berkembang dengan baik.
Kedua: Menurut Pak Rino, apa yang mesti dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak dan Pandeglang untuk mengejar ketertinggalan mereka?
Pandeglang dan Lebak bisa mengembangkan pertaniannya dalam pengertian luas. Mereka dapat mengembangkan sawah lestari serta modernisasi untuk peternakan, perikanan darat, agro maritime dan hortikultura – sayuran (oleri kultura), buah-buahan (frutikultura) bunga-bungaan (florikultura), tanaman obat dan keluarga (biofarmaka) dan tanaman hias (lansekap).
Ketiga: Berbagai indikator yang menunjukkan tingginya disparitas pembangunan adalah kemandirian atau kemampuan daerah membiayai aktivitas pembangunan dan pemerintahan atau dikenal dengan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).
Data Laporan Perekonomian Banten Agustus 2022 mencatat DDF Kabupaten Lebak (15,2 persen), Pandeglang (11,8 persen) yang sebagian besar daerahnya didominasi pertanian dan perkebunan. Kota Serang (15 persen) sebagai pusat perdagangan dan jasa.
Sedangkan DDF tertinggi terdapat di Kota Tangerang (50,7 persen), Kota Tangerang Selatan (48,5 persen), dan Kabupaten Tangerang sebesar (45,6 persen) yang sebagian besar didominasi industri pengolahan, real estate dan perdagangan, serta Kota Cilegon (45,4 persen) yang didominasi industri.
Bagaimana pendapat Pak Rino melihat fenomena itu?
Harus ada sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Banten. Rantai pasok makanan dan juga perlengkapan rumah tangga serta dunia kerja antar wilayah harus jelas dan terintegrasi.
