TANGSELXPRESS – Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi capres yang pertama menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Pilpres 2024 di Gedung KPU, pada Selasa (12/12/2023) malam.
Di tema debat yang pertama, semua capres diberi waktu untuk menjelaskan visi misinya terkait isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Dalam paparannya, Anies menyoroti ketimpangan hukum yang saat ini terjadi di Indonesia. Praktik penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas masih sering terjadi di penegakan hukum.
“Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus dirubah. Negara harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memberikan kepastian,” tegas Anies.
Anies berujar, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa. Ketika prinsip tersebut tidak dipahami dan hukum tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak memberikan kepastian.
“Ini adalah hukum di Indonesia. Yang dengan mudah dibengkokkan untuk kepentingan penguasa,” ujarnya.
Anies juga menyinggung tentang adanya milenial yang menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. “Itu hanya satu orang, sementara ribuan Gen Z dan milenial lainnya ditangkap dan ditembaki gas air mata hanya karena mengkritik pemerintah. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah,” tandasnya.
Terlebih, pada 2019 terjadi demo penolakan hasil pilpres dari kubu Prabowo Subianto yang berujung pada tewasnya Gen Z dan milenial bernama Harun Al Rasyid dan beberapa rekannya karena tertembak.
“Sampai hari ini keadilan dan kepastian hukum bagi anak tersebut belum diwujudkan. Hukum lagi-lagi ditundukkan oleh kepentingan politik, negara tidak hadir. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah,” imbuh Anies.
Terakhir, Anies juga menyinggung peristiwa yang dialami Mega Suryani Dewi, seorang ibu muda yang meninggal dunia akibat KDRT karena negara mengabaikan laporannya.
“Sudah lapor, tetapi diabaikan. Negara tidak hadir untuk Ibu Mega. Apa ini yang mau dilanjutkan? Tidak! Ini yang harus kita ubah,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
