TANGSELXPRESS – Belum lama ini, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Ahok mempertimbangkan kembali usulannya itu. Apalagi, tambahnya, sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.
Mulyanto menilai usulan tersebut sebagai sebuah sikap yang buru-buru. Ia menyarankan harusnya Komisaris Utama Pertamina fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan ke hal lain di luar kompetensinya.
“Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN Migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana. Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Kamis (20/7).
Mulyanto menegaskan Ahok harusnya berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar. “Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina,” jelasnya.
Apalagi, kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Ia menekankan bahwa tugas Komisaris Utama adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Sehingga, Mulyanto menilai Ahok sudah melampaui kewenangannya.
Menurut Mulyanto, kemampuan investasi Pertamina yang masih terbatas, sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit. Misalnya, soal audit komprehensif kilang-kilang Migas yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga. Sehingga tidak terulang kasus kebakaran kilang seperti di Plumpang maupun Dumai, serta daerah-daerah lainnya. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela.
Selain itu, yang tidak kalah strategisnya adalah bagaimana Pertamina melakukan hilirisasi Migas untuk mengembangkan produk-produk petrokimia di era senja kala industri Migas sekarang ini. Hilirisasi produk migas ini sangat penting dan strategis di tengah ketergantungan Indonesia kepada pihak luar untuk bahan baku industri baik untuk obat, tekstil, sepatu, dan lainnya.
“Jadi tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekadar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah,” pesannya.
Tidak hanya itu, Ia juga minta pemerintah tidak mempolitisasi Pertamina untuk berinvestasi di IKN di luar core business mereka. “Kita tidak ingin BUMN yang sudah sehat ini nanti malah jadi amburadul,” tambah Politisi Fraksi PKS itu.
