TANGSELXPRESS – Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan kebijakan belanja negara yang diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output dan outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/5).
“Kebijakan belanja negara untuk penguatan kualitas belanja dalam rangka menghasilkan output dan outcome atau dampak dan impact yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Kemenkeu.
Dalam jangka pendek, belanja negara akan mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
Belanja negara juga dilakukan dengan penguatan spending better yaitu dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar dengan fokus pada prioritas belanja sesuai dengan prioritas nasional dan berorientasi pada result atau result based budget execution. Selain itu, subsidi akan lebih tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.
Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah juga termasuk dalam kebijakan belanja 2024. Antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
“Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk memeratakan kesejahteraan dan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah,” jelasnya.
Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional, antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
“Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien,” tambahnya.
