TANGSELXPRESS – Presiden Joko Widodo membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya membentuk koalisi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Jokowi mengungkapkan bahwa Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, pernah mengutarakan niat untuk berkoalisi dengan Prabowo, namun Jokowi hanya memberi pandangan atas niatan tersebut, Minggu 2 April 2023.
“Saya menyambungkan ke Pak Prabowo, ‘Pak Prabowo, ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan Bapak’,” tambah Jokowi.
Namun setelah itu, Jokowi tidak lagi membicarakan koalisi dengan Cak Imin dan Prabowo. Tiba-tiba saja, kedua tokoh tersebut mendirikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Hal yang sama terjadi pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Mardiono membentuk koalisi di Pemilu 2024. Setelah koalisi terbentuk, ketiganya menghadap Jokowi dan hanya meminta restu dari presiden.
Jokowi hanya memberi pandangan saat ditanya Airlangga. “Baru datang ke saya, ‘Pak, mohon restu ya.’ Saya ditanya, ya saya setuju,” ujarnya.
Namun Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk membentuk koalisi bukanlah karena dirinya. Ia menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena keputusan politik di luar dirinya.
Dalam situasi politik yang semakin memanas, koalisi antarpartai menjadi hal yang lazim terjadi. Namun, keputusan untuk membentuk koalisi harus tetap berdasarkan pada kesepakatan yang sehat dan tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara.
Sebagai seorang pemimpin negara, Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi atau golongan dalam membangun negara.
“Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tidak boleh terpecah belah karena kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.
Jokowi juga menekankan bahwa dalam membangun negara, kita harus bersikap bijaksana dan tidak terbawa emosi dalam mengambil keputusan. Hal ini juga berlaku dalam hal pembentukan koalisi politik.
“Kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan sampai terbawa emosi dan kepentingan sempit dalam pembentukan koalisi politik,” ujarnya.
Dalam memilih pemimpin, Jokowi juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang jujur, adil, dan berkomitmen untuk memajukan bangsa dan negara.
“Kita harus memilih pemimpin yang jujur, adil, dan berkomitmen untuk memajukan bangsa dan negara. Jangan terjebak pada kampanye hitam dan kepentingan sempit,” katanya.
Dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara, Jokowi juga menekankan pentingnya menghargai kebebasan berpendapat dan berserikat. Namun, ia juga menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan bersama.
“Kita harus menghargai kebebasan berpendapat dan berserikat. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan bersama,” ujarnya.
Dengan begitu, Jokowi memastikan bahwa negara ini dapat berjalan dengan baik, damai dan harmonis, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan golongan. Seluruh elemen bangsa harus bersatu dan berkomitmen untuk memajukan bangsa dan negara, demi terciptanya Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera.
