TANGSELXPRESS– Pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok mempercepat penanganan serta menghapus konten bermasalah yang beredar di media sosial terkait bencana banjir dan longsor yang melanda negara tersebut.
Konten yang menjadi perhatian pemerintah Nepal antara lain gambar korban, video buatan artificial intelligence (AI), rekaman lama yang diklaim sebagai dokumentasi bencana terbaru, hingga kode QR donasi palsu.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan pemerintah Nepal dengan perwakilan Meta dan TikTok. Pemerintah meminta kedua platform meningkatkan respons terhadap laporan konten yang dinilai menyesatkan dan berpotensi mengganggu proses penanganan bencana.
Mengutip The Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah menerima laporan dari masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kepanikan sekaligus mengurangi tekanan tambahan terhadap keluarga korban yang tengah menghadapi situasi bencana.
Koordinator satuan tugas untuk pengelolaan media sosial, Bijay Kumar Roy, bertemu langsung dengan perwakilan kedua platform tersebut.
“Kami meminta mereka meningkatkan respons terhadap laporan konten yang dianggap bermasalah,” ujar Roy, Sabtu (29/8/2026).
Pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma agar dapat lebih cepat mendeteksi serta memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan.
Rekaman Lama hingga Video AI Bermunculan
Otoritas Nepal menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarluaskan seolah-olah merupakan dokumentasi dari bencana terbaru.
Selain itu, ditemukan pula gambar dan video hasil rekayasa AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli kondisi di lokasi bencana.
Tidak hanya informasi palsu, pemerintah juga menemukan kode QR palsu untuk penggalangan dana bagi korban banjir yang beredar di media sosial.
Konten tersebut dinilai berbahaya karena dapat menyesatkan masyarakat, merugikan calon donatur, sekaligus menghambat penyaluran bantuan kepada korban yang membutuhkan.
Meta dan TikTok disebut membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk merespons laporan konten bermasalah. Namun, pemerintah Nepal menilai waktu tersebut terlalu lama, terutama dalam situasi darurat bencana.
Pemerintah kemudian meminta kedua platform mempercepat proses pemeriksaan dan penghapusan konten yang telah dilaporkan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membatasi penyebaran informasi palsu selama proses pencarian, penyelamatan, dan penyaluran bantuan berlangsung.
Korban Banjir Nepal dan Tiongkok Capai 543 Orang
Permintaan pemerintah Nepal tersebut disampaikan ketika jumlah korban meninggal akibat bencana di Nepal dan Tiongkok mencapai 543 orang.
Sementara itu, sebanyak 1.281 orang masih dinyatakan hilang, termasuk 856 warga negara asing.
Banjir bandang dan longsor melanda wilayah utara dan tengah Nepal pada Rabu (26/8/2026). Bencana menerjang sejumlah permukiman di sepanjang Sungai Bhotekoshi dan Trishuli.
Sejumlah rumah, jembatan, dan ruas jalan mengalami kerusakan parah bahkan hancur akibat terjangan banjir dan longsor.
Kerusakan infrastruktur tersebut turut menyulitkan akses menuju lokasi terdampak, baik untuk proses pencarian dan penyelamatan maupun penyaluran bantuan.
Sementara di wilayah Tiongkok, material lumpur dan puing menerjang Pelabuhan Gyirong di Kabupaten Gyirong.
Bencana tersebut memutus sejumlah akses jalan serta jaringan komunikasi dan listrik.
Ratusan warga, pekerja konstruksi, dan wisatawan yang berada di wilayah terdampak telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.
Proses pencarian dan penyelamatan masih dilakukan di tengah kondisi medan yang sulit dan kerusakan infrastruktur akibat bencana.
