JAKARTA – Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepastian terkait kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam rangka penghematan energi akan diumumkan pada Selasa (31/3). Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Meski belum membuka detail kebijakan tersebut, Tito memastikan Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan imbauan teknis kepada pemerintah daerah setelah keputusan resmi diumumkan.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah memang tengah menyiapkan kebijakan WFH dan akan mengumumkannya sebelum akhir Maret 2026.
Kebijakan ini dirancang sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global. Skema yang disiapkan rencananya mengatur penerapan WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK.
Untuk sektor swasta, kebijakan tersebut tidak bersifat wajib, melainkan hanya berupa imbauan.
Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa menilai penerapan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional jika dilakukan secara selektif. Ia bahkan melihat potensi efisiensi energi dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, sektor-sektor penting seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap akan beroperasi normal, mengingat tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.
Selain itu, pengurangan mobilitas masyarakat melalui skema WFH dinilai dapat membantu menekan konsumsi BBM, meskipun besaran penghematannya akan bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia.
