JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya merespons tuntutan publik yang dikenal dengan sebutan “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan mengambil enam langkah konkret. Keputusan tersebut diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat malam, 5 September 2025.
Dasco menjelaskan, enam langkah itu merupakan tindak lanjut dari tiga tuntutan utama yang dialamatkan langsung ke DPR.
Menurutnya, keputusan ini menjadi bentuk evaluasi bersama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
“Keputusan ini diambil DPR untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Dasco.
Berikut enam langkah yang disepakati DPR dalam merespons 17+8 Tuntutan Rakyat:
- Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR
Pemberian tunjangan perumahan dihentikan per 31 Agustus 2025. Langkah ini sebagai respons atas tuntutan publik yang meminta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan, serta pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup.
- Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri
Berlaku sejak 1 September 2025, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri, kecuali untuk undangan kenegaraan. Tujuannya, mengurangi pengeluaran serta meningkatkan efisiensi anggaran negara.
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR
DPR akan memangkas sejumlah fasilitas dan tunjangan, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi. Langkah ini diharapkan mencerminkan sikap DPR yang lebih responsif terhadap kritik publik.
- Penonaktifan anggota DPR oleh partai politik
DPR mendukung langkah partai politik yang menonaktifkan anggotanya karena kontroversi. Pimpinan DPR juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
- Penghentian pembayaran hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan
Anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partainya tidak lagi menerima hak-hak keuangan.
- Komitmen transparansi dan partisipasi publik
DPR berjanji memperkuat transparansi dan membuka ruang partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan lainnya, sehingga aspirasi rakyat benar-benar menjadi dasar utama perbaikan lembaga legislatif.
