TANGSELXPRESS – Kendati penuh kontroversial, DPR dan Pemerintah akhirnya mensahkan perubahan UU TNI. Keadaan ini berpotensi menyumbang ketidakstabilan politik. Ditunjukan dengan berbagai aksi massa yang menolak perubahaan UU TNI tersebut.
“Aksi massa yang memprotes itu kian memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Hal ini yang tidak diperhatikan pemerintah,” ujar pengamat kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro saat dikonfirmasi, Kamis (20/3/2025).
Tentu saja, lanjut Riko, dapat menurunnya kepercayaan publik tersebut juga berpengaruh pada iklom ekonomi. Sejumlah investor akan menilai kondisi politik dan keamanan di Indonesia tidak menarik. Akibatnya terhambatnya investasi. Dampak lanjutannya pada tidk stabilnya kondisi ekonomi.
Menurut Riko, langkah pemerintah ini terlalu berani mengambil risiko. Di tengah kondisi ekonomi yang kuragn baik, rendahanya kepercayaan publik dan sikap menunggu investor justur pemerintah mematik kegelisahan baru.
“Situasi lebaran ini penuh ketidakpastian. Situasi ekonomi harusnya menajdi perhatian. Bukan pada bagi-bagi jabatan TNI pada lingkungan sipil,” imbuhnya.
