DRAMA Politik Pemilu 2024 sungguh menguras waktu, tenaga dan pikiran. Khususnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres). Bagaimana tidak, sejak awal kontestasi saja sudah tercium aroma busuk penghianatan dan pengrusakan nilai-nilai demokrasi.
Dengan modal nekat menabrak konstitusi. Anak Presiden Jokowi (kala itu Jokowi masih menjabat presiden, entah beberapa bulan ke depan), Gibran Rakabuming Raka, yang usianya baru 36 tahun tiba-tiba saja melesat dipasangkan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Gibran mendapat karpet merah sebagai Bacawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ketika itu masih dipimpin oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, nekat memperkosa peraturan yang ada dengan dalih meloloskan judicial review terkait syarat-syarat Capres-Cawapres.
Hasilnya bisa ditebak, meskipun melalui drama di MK hingga Anwar Usman harus melalui sidang Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan dinonaktifkan sebagai pimpinan, Gibran tetap melenggang sebagai Bacawapres Pilpres 2024. Dan tinggal selangkah lagi menjadi Cawapres setelah diketuk palu oleh KPU RI.
Dan hasilnya juga bisa ditebak, Gibran lolos dan diresmikan oleh KPU sebagai Cawapres pendamping Prabowo. Sampai di titik ini saja rakyat bisa menilai, peran siapa yang lebih dominan untuk bisa meloloskan Gibran sebagai Cawapres. Prabowo atau Jokowi dengan perangkat (power) yang ia miliki sebagai presiden.
Padahal kalau kita mau jujur dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Demokrasi, bukan Politik Dinasti, ada nama-nama besar di Koalisi Indonesia Maju yang lebih layak dan qualified untuk mendampingi Prabowo dibanding Gibran. Seperti Erick Thohir, Yusril Ihza Mahendra, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.
Namun, Politik Dinasti dengan hasrat kekuasaannya telah membutakan segalanya. Termasuk nilai-nilai Demokrasi, apalagi semangat Reformasi. Gibran tetap melaju sebagai Cawapres pendamping Prabowo. Hingga muncul sebutan baru kepada Gibran, khususnya oleh media asing, sebagai Nepo Baby atau Bayi Nepotisme.
Ya, julukan ini sungguh tepat dialamatkan kepada Gibran. Sang Bayi Nepotisme. Yang lahir sebagai pemimpin (Cawapres) bukan dari prestasi atau rekam jejak leadership melalui anak tangga yang semestinya, tapi karena Gibran anak Jokowi, anak seorang presiden yang masih aktif!!!
Ini sungguh ironi dan menjadi catatan kelam sejarah demokrasi di Indonesia. Dan Jokowi sebagai aktor utama Politik Dinasti di Indonesia harus mempertanggungjawabkan atas semua pelanggaran-pelanggaran nilai, moral dan etik yang telah ia lakukan hingga melukai hati rakyat Indonesia. Maka, tunggu saatnya Rakyat Berkuasa yang akan berkehendak.
Lantas, muncul pertanyaan hakiki, sesungguhnya “Siapa yang Menunggangi Siapa” antara Jokowi dan Prabowo terkait Pilpres 2024? Turunan dari pertanyaan itu adalah siapa yang paling diuntungkan dari permainan dan skenario antara Jokowi dan Prabowo tersebut?
Jokowi tetap sebagai aktor utama yang mengharu-biru proses Pilpres 2024. Berikutnya, Prabowo hanya sebagai figuran. Sedangkan Gibran tidak lebih dari sekadar boneka yang berperan sebagai Nepo Baby.
Keuntungan utama dan paling besar dari target permainan ini akan didapat Jokowi. Yakni mampu melanggengkan kekuasaannya setelah rencana tiga periode berhasil dipatahkan. Dan itu adalah target Politik Kekuasaan Jokowi.
Sehingga, Jokowi bisa dengan tenang menyaksikan semua program di era pemerintahannya bisa dilanjutkan, termasuk sejumlah kesepakatan dengan pihak luar (Asing dan Aseng) yang begitu banyak meninggalkan PR besar dalam bentuk Utang Luar Negeri.
Sedangkan untuk Prabowo, sesuai dengan karakter dirinya, bahwa kekuasaan yang akan diraih digunakan hanya untuk kepentingan ekonomi. Seperti kredit macet yang dialami perusahaannya atau membuat proyek food estate jilid 2.
Entah bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, baginya itu tidak penting. Yang terpenting program sudah diketuk palu dan ada anggaran yang bisa dikeluarkan. Sungguh Kekuasaan Pragmatis yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Dan fakta terakhir kita bisa saksikan bagaimana Jokowi menunjukkan belangnya. Bahwa sebagai presiden dia tidak netral. Ikut cawe-cawe dengan meminta KPU untuk mengubah sistem dan skema Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024.
Menyusul dalam debat terakhir, Prabowo yang menjadi pasangan anaknya, dibuat bak pesakitan, tak berkutik didebat oleh dua Capres lawannya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Sampai di sini, kita bisa maknai, Jokowi sebagai presiden dan kepala negara tidak menunjukkan kelas kepemimpinannya. Ya, dia sudah menunjukkan belangnya sehingga pantas muncul aspirasi Gerakan Pemakzulan kepada dirinya.
“…Ohne Radikal Theory, Keine Radikale Bewegung…”
PENULIS:
Nuryaman Berry Hariyanto
Sekadar Aktivis 98
