TANGSELXPRESS – Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof. Asrinaldi menyakini figur Anies Baswedan bisa merebut hati warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin setelah menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.
“Ketika Cak Imin (Muhaimin Iskandar) ditegaskan sebagai calon wakil presiden, saya yakin pemilih-pemilih PKB akan memilih Anies pula,” kata Prof. Asrinaldi di Padang, Sabtu (2/9).
Dengan kata lain, ujar Asrinaldi, Nahdliyin yang sebelumnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Subianto bisa saja menyeberang atau berpindah ke Anies Baswedan karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Saat Muhaimin Iskandar menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, termasuk safari politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra itu ke sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, diyakini telah meningkatkan elektabilitas Prabowo.
Namun, sejak Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berdiri hingga berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar, nama Cak Imin tak kunjung dideklarasikan sebagai pasangan Prabowo Subianto.
Menurut Asrinaldi, ketika ada tawaran atau pembicaraan politik mengenai pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin untuk maju pada pesta demokrasi lima tahunan, PKB langsung merespons dengan baik.
Dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan diyakini tidak lepas dari kekuatan atau basis NU maupun PKB yang selama ini dikenal solid.
“Bisa jadi Surya Paloh memahami bahwa suara Prabowo yang naik itu berkat kaum Nahdliyin atau pemilih tradisional PKB,” kata dia.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Syaratnya ialah harus memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI, atau pasangan calon bisa diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
