TANGSELXPRESS – Isu larangan menjual rokok ketengan atau eceran memantik kritik komunitas perokok, salah satunya kritikan itu datang dari komunitas kretek. Pasalnya, isu larangan penjualan rokok eceran itu disebut-sebut dihembuskan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menanggapi ramainya isu Presiden Joko Widodo melarang penjualan rokok ketengan atau eceran, Komunitas Kretek menyatakan bahwa isu tersebut adalah pembohongan publik.
Menurut Komunitas Kretek, nyatanya isu pelarangan penjualan rokok eceran bukanlah kebijakan atau keputusan pemerintah. Hal tersebut hanyalah usulan dari Kementerian Kesehatan pada Presiden Jokowi, Selasa 27 Desember 2022.
“Isu rokok ketengan dilarang ini adalah pembohongan publik, tidak terjadi dan baru sebatas usul belaka,” tegas juru bicara Komunitas Kretek, Jibal Windiaz kepada TANGSELXPRESS.
Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Jokowi menyebut bahwa ada rancangan revisi PP yang didalamnya memuat usulan pelarangan rokok ketengan, tentu hal ini tak bisa disalahartikan bahwa Presiden Jokowi melarang penjualan rokok ketengan. Harusnya media-media yang memberitakan bisa melihat isu ini secara jernih dan menyeluruh, jangan cuma asal comot isu saja.
Selain belum terjadi, usulan tersebut juga banyak ditolak termasuk oleh Kementerian Perindustrian dan Kemenko Ekuin. Jadi pembahasan revisi PP 109 sebagai dasar kebijakan belum tentu terwujud.
Apalagi para pemangku kepentingan kretek juga bersepakat untuk menolak itu. Karena itu, berita yang beredar belakangan ini adalah tidak benar.
“Selain tidak benar, ini juga harus jadi pembelajaran terhadap media besar untuk tidak menerima informasi secara mentah. Akibatnya, berita yang kini tersebar ternyata hanya kebohongan dan harus menjadi tanggung jawab media besar,” jelas Jibal.
Upaya menurunkan prevalensi perokok di bawah umur yang menjadi dalih dorongan pelarangan penjualan rokok secara eceran ini tak tepat sasaran. Selain anak-anak di bawah umur tetap bisa mengakses dengan membeli rokok bungkusan, penegakkan aturan penjualan adalah solusi terbaik dari permasalahan ini.
“Untuk mengurangi prevalensi perokok di bawah umur pemerintah hanya perlu tegas dalam penegakkan aturan yang sudah ada, tak perlu sampai revisi aturan atau buat aturan baru. Aturan lama saja belum optimal, lebih baik ditegakkan,” pungkasnya.
