TANGSELXPRESS– Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk memperluas jangkauan program pemerintah hingga tingkat keluarga.
Hal tersebut disampaikan Benyamin saat memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Selasa (6/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Benyamin didampingi Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan.
Benyamin menjelaskan, PKK bukan merupakan perangkat pemerintah, melainkan lembaga kemasyarakatan yang dibina dan didukung oleh pemerintah.
Meski demikian, keberadaan PKK dinilai memiliki posisi strategis karena dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan dan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Peran mereka adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka menjembatani dengan masyarakat, menyosialisasikan atau membantu program-program pemerintah daerah di lapangan, khususnya dalam kaitan dengan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga,” ujar Benyamin.
Pemerintah Tak Bisa Menjangkau Semua Persoalan
Menurut Benyamin, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama persoalan yang berada di tingkat keluarga.
Karena itu, jaringan PKK hingga tingkat dasawisma dinilai penting untuk membantu pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Mungkin pemerintah bisa menjangkau satu sisi dan sisi yang lain kita butuh kolaborasi dengan mitra lainnya. Di sinilah hadirnya PKK, kepengurusan PKK, instrumen PKK sampai ke tingkat yang terendah, bermitra dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan sejumlah kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Benyamin menilai penguatan peran PKK tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial. Menurutnya, PKK harus terus hadir dalam berbagai persoalan yang dihadapi keluarga dan masyarakat.
Persoalan tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Ia juga meminta unsur pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan tidak hanya melihat keterbatasan yang dimiliki masing-masing pihak. Keterbatasan tersebut, kata Benyamin, justru perlu menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi.
Ibarat Perahu, Semua Unsur Harus Bergerak Bersama
Dalam kesempatan tersebut, Benyamin juga menekankan pentingnya kepemimpinan untuk menyatukan berbagai unsur dalam menjalankan pembangunan daerah.
Ia mengibaratkan pemerintah daerah bersama berbagai organisasi dan elemen masyarakat sebagai sebuah perahu yang membutuhkan nakhoda agar dapat bergerak menuju tujuan yang sama.
“Dibutuhkan kepemimpinan untuk membawa perahu yang kekuatannya banyak, sampai kepada tujuan. Perahu itu namanya pemerintah daerah, dinas, PKK, GOW (Gabungan Organisasi Wanita) dan sebagainya. Dibutuhkan nakhoda, dibutuhkan pemimpin untuk membawa semua ini dengan segala kekurangannya sampai kepada tujuan,” ujar Benyamin.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, PKK, organisasi wanita, dan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat pembangunan hingga tingkat keluarga.
Melalui momentum HKG PKK ke-54, Pemkot Tangsel mendorong agar peran PKK terus diperkuat sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di masyarakat.
