JAKARTA – Korban banjir di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera masih sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Di tengah aktivitas ekonomi yang lumpuh pascabencana, bantuan tunai dinilai dapat menjadi solusi cepat untuk membantu masyarakat bertahan.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bantuan tunai pemerintah merupakan instrumen penting dalam fase tanggap darurat penanganan banjir di berbagai daerah tersebut.
Menurut Faisal, bantuan tunai dibutuhkan agar masyarakat terdampak tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar ketika kesempatan kerja terbatas dan roda ekonomi belum kembali berputar normal.
Ia menegaskan, bencana berskala besar seperti banjir di Aceh dan Sumatera tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bantuan tunai maupun bantuan sosial berupa barang harus menjadi prioritas pemerintah.
Meski bantuan tunai sebesar Rp 5 juta per keluarga belum cukup untuk memulihkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, Faisal menilai dana tersebut tetap berperan penting sebagai penopang awal di situasi darurat.
Bantuan tunai, lanjutnya, dapat menjaga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan dan keperluan rumah tangga, terutama ketika akses terhadap pekerjaan masih sangat terbatas.
Faisal juga mengingatkan pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan merata kepada seluruh warga terdampak banjir. Ia mengakui proses pendataan tidak selalu mudah, namun ketepatan distribusi menjadi kunci efektivitas kebijakan.
Selain bantuan tunai, pemerintah dinilai perlu memastikan ketersediaan bantuan barang dalam jumlah memadai, baik melalui penggalangan dari daerah maupun distribusi langsung oleh pemerintah pusat.
Lebih jauh, Faisal menekankan bahwa setelah fase tanggap darurat berakhir, fokus kebijakan harus beralih ke pemulihan jangka menengah dan panjang. Upaya tersebut meliputi perbaikan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak.
Peluang kerja, menurutnya, bisa dibuka di wilayah terdampak bencana, di daerah lain, maupun melalui penempatan sebagai pekerja migran. Langkah ini dinilai penting agar korban bencana memiliki sumber penghasilan berkelanjutan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi dapat membangun kembali kemandirian ekonomi untuk mendukung pemulihan jangka panjang.
