GOOD Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang menekankan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Salah satu pilar utama dalam GCG adalah pengawasan yang efektif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan etika bisnis.
Artikel ini membahas efektivitas pengawasan dalam penerapan GCG pada Danantara, sebuah badan pengelola investasi milik negara yang dibentuk untuk mengonsolidasikan dan mengelola investasi pemerintah, khususnya di sektor BUMN. Kajian ini disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia secara terbuka, seperti artikel media, laporan publik, dan publikasi dari lembaga-lembaga terpercaya.
Berdasarkan analisis dari berbagai sumber tersebut, diketahui bahwa meskipun struktur pengawasan di Danantara telah dirancang secara formal, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah dominasi pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan eksternal yang belum sepenuhnya berjalan secara berkala dan transparan.
Artikel ini memberikan beberapa rekomendasi yang disusun berdasarkan studi literatur, seperti perlunya penguatan struktur pengawasan yang lebih independen, optimalisasi peran audit eksternal, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dalam pelaporan, serta penguatan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas.
Pendahuluan
Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang menekankan pada keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial dan hukum, serta independensi dalam pengambilan keputusan. Penerapan GCG diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor, kredibilitas institusi, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu aspek fundamental dari GCG adalah pengawasan yang efektif. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mengontrol kinerja manajemen, namun juga berperan sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan konflik kepentingan.
Danantara, atau Daya Anagata Nusantara, merupakan badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) milik Pemerintah Indonesia yang didirikan pada tahun 2025. Lembaga ini bertugas mengelola dan mengembangkan aset-aset strategis negara, termasuk investasi di BUMN, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan posisinya yang sangat strategis, penerapan prinsip GCG dan efektivitas pengawasannya menjadi krusial untuk menjamin kredibilitas dan keberlanjutan Danantara sebagai institusi investasi publik.
Metode
Artikel ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, seperti artikel ilmiah, berita media terpercaya, dan laporan yang tersedia secara publik. Informasi yang dikaji berkaitan dengan praktik Good Corporate Governance (GCG) dan implementasinya di Danantara. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi aspek pengawasan, tantangan dalam penerapan GCG, serta solusi yang mungkin diterapkan berdasarkan referensi dan literatur yang relevan.
Hasil dan Pembahasan
Pengawasan dalam Good Corporate Governance
Pengawasan dalam GCG berfungsi sebagai sistem kontrol yang menjamin bahwa kegiatan perusahaan sejalan dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemangku kepentingan. Dalam struktur GCG, pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, unit audit internal, serta pengawasan eksternal melalui audit independen dan regulator seperti OJK atau BPK. Tujuan dari pengawasan ini antara lain untuk memastikan transparansi, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga akuntabilitas dan integritas manajemen perusahaan (Wibowo., 2017).
DanantaraÂ
Danantara dibentuk sebagai lembaga investasi milik negara yang bertujuan mengelola aset strategis secara profesional dan optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan informasi yang tersedia secara publik, struktur pengawasan Danantara mencakup Dewan Pengawas yang diketuai oleh Menteri BUMN, serta Dewan Penasehat dan Komite Investasi yang melibatkan sejumlah tokoh nasional dan internasional, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Jeffrey Sachs, dan Ray Dalio. Keterlibatan nama-nama tersebut menunjukkan komitmen awal terhadap pembentukan sistem pengawasan yang kredibel.
Namun, berdasarkan kajian literatur dan sumber terbuka, efektivitas pengawasan di Danantara masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu isu yang kerap dibahas adalah potensi dominasi pemerintah dalam struktur pengawasan, yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, audit eksternal oleh lembaga seperti BPK atau KPK belum bersifat rutin dan hanya dilakukan jika terdapat permintaan dari otoritas tertentu. Kurangnya sistem audit berbasis teknologi juga menjadi hambatan dalam pemantauan secara real-time terhadap kinerja operasional dan keuangan lembaga ini.
Meskipun demikian, beberapa upaya positif telah dilakukan. Misalnya, pembentukan Komite Investasi yang relatif independen dinilai sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas evaluasi investasi. Selain itu, penerapan prinsip business judgment rule dalam pengambilan keputusan strategis dinilai dapat meminimalkan potensi intervensi politik, sehingga mendukung tata kelola yang lebih profesional.
Tantangan Pengawasan GCG di Indonesia
Studi kasus Danantara mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penerapan pengawasan GCG di Indonesia. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain: (1) dominasi pemegang kekuasaan dalam struktur pengawasan, (2) tidak adanya kewajiban audit eksternal secara berkala, (3) minimnya digitalisasi sistem audit dan pelaporan, serta (4) terbatasnya keterlibatan publik dalam pengawasan melalui akses data yang transparan.
Rekomendasi dan Solusi
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam GCG, diperlukan serangkaian langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan reformasi struktur pengawasan dengan memastikan bahwa Dewan Pengawas dan Komite Audit dipimpin oleh pihak independen yang bebas dari konflik kepentingan. Kedua, audit tahunan oleh auditor independen harus menjadi kewajiban mutlak, dan hasil audit tersebut harus dipublikasikan secara terbuka. Ketiga, digitalisasi sistem pengawasan perlu dikembangkan untuk memungkinkan pelaporan real-time dan pengawasan berbasis data. Keempat, prinsip open governance harus diterapkan dengan meningkatkan keterbukaan informasi keuangan dan operasional kepada publik. Kelima, pelatihan dan pembentukan budaya etika organisasi sangat penting untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya GCG di kalangan pengambil keputusan dan pelaksana di lapangan.
Kesimpulan
Pengawasan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan penerapan Good Corporate Governance. Pembahasan pada Danantara menunjukkan bahwa meskipun struktur pengawasan telah dibentuk, efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah tantangan struktural dan kultural. Reformasi sistem pengawasan yang mencakup aspek kelembagaan, teknologi, dan transparansi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin bahwa lembaga publik seperti Danantara dapat menjalankan mandatnya secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penulis:
Romi
Rosita Amellia
Siti Nur Erna Puji JayaniÂ
Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas PamulangÂ
