BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang dimana “Daya” berarti energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.
Dikutip dari danantaraindonesia.com DANANTARA diberdirikan pada tanggal 24 februari 2025 untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance. Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, sehingga menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Visi
”Sebagai pengelola investasi terkemuka, di mana BUMN strategis akan menjadi enabler penempatan investasinya, Danantara Indonesia mendorong transformasi ekonomi Indonesia dengan menumbuhkan badan Sovereign Wealth Fund berskala dunia, mendukung pembangunan nasional dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Misi
- Mengelola kekayaan negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan misi Asta Cita.
- Mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
- Menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis di sektor prioritas yang mendorong daya saing global.
- Menarik dan mengakselerasi investasi domestik maupun internasional dengan membangun kemitraan strategis guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
- Membangun institusi Sovereign Wealth Fund yang mandiri dan unggul, dengan tata kelola keuangan yang sehat serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka tata kelola perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
Dalam konteks Danantara (Daya Anagata Nusantara), badan pengelola investasi nasional Indonesia, pengawasan menjadi elemen kritis untuk memastikan pengelolaan aset negara yang efisien, transparan, dan bebas penyimpangan.
Artikel ini membahas definisi, tantangan, studi kasus, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan GCG di Danantara.
Pengawasan dalam GCG merujuk pada proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja perusahaan untuk memastikan keselarasan antara keputusan manajemen dengan tujuan perusahaan serta prinsip GCG. Tujuan utamanya meliputi:
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi, hukum, dan standar etika.
- Mencegah penyimpangan seperti korupsi atau penyelewengan sumber daya.
- Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang transparan.
- Melindungi kepentingan stakeholders, termasuk masyarakat dan pemegang saham.
Pengawasan di Danantara mencakup peran dewan komisaris, komite audit, auditor internal, dan regulator eksternal. Namun, lembaga ini menghadapi tantangan kompleks karena skalanya yang masif (mengelola aset kurang lebih Rp14.000 triliun) dan risiko politisasi yang ada.
Contoh studi kasus yang efektif yaitu, Praktik Pengawasan GCG di Temasek Holdings (Singapura)
Temasek Holdings merupakan salah satu contoh terbaik dalam implementasi pengawasan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif di tingkat global. Perusahaan investasi milik negara Singapura ini menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat dapat dicapai melalui struktur organisasi yang independen dan sistem transparansi yang tinggi.
Struktur Dewan Direksi yang Independen
- Komposisi Dewan, 86% anggota dewan direksi Temasek merupakan non-executive independent directors dari sektor swasta, termasuk CEO perusahaan multinasional seperti Mastercard (Ajay Banga) dan investor global (Jaime Augusto Zobel de Ayala).
- Pemisahan Peran, Tidak ada pejabat aktif pemerintah yang duduk di dewan, meminimalkan risiko intervensi politik.
- Fungsi Strategis, Dewan fokus pada pengawasan kebijakan investasi, evaluasi risiko, dan memastikan keselarasan dengan tujuan jangka panjang.
Sistem Transparansi Tingkat Tinggi
- Pelaporan Publik, Meski tidak diwajibkan hukum, Temasek menerbitkan Temasek Review tahunan yang merinci portofolio investasi, kinerja keuangan, dan kebijakan keberlanjutan.
- Indeks Transparansi, Mendapat skor sempurna 10/10 dalam Linaburg-Maduell Transparency Index (2023), mengungguli sebagian besar sovereign wealth funds global.
- Pengungkapan Risiko: Laporan tahunan mencakup analisis mendetail tentang eksposur geopolitik, fluktuasi pasar, dan mitigasi risiko iklim.
Pelajaran untuk Danantara
Temasek membuktikan bahwa pengawasan GCG efektif memerlukan:
- Independensi struktural dari pengaruh politik.
- Transparansi proaktif meski tidak diwajibkan regulasi.
- Integrasi teknologi dalam sistem pengawasan.
- Budaya akuntabilitas dari level dewan hingga staf operasional.
Studi Kasus: Skandal Korupsi di PT Wijaya Karya (WIKA) Tahun 2020 – Pengawasan GCG yang Tidak Efektif
Skandal korupsi yang terjadi di PT Wijaya Karya (WIKA) pada tahun 2020 menjadi contoh nyata pengawasan yang tidak efektif dalam implementasi good corporate governance (GCG). Akibatnya, WIKA mengalami kerugian finansial besar dan reputasi perusahaan rusak, yang berdampak negatif pada kepercayaan investor dan publik.
Dalam kasus ini, beberapa faktor pengawasan yang lemah menyebabkan penyelewengan dana proyek konstruksi yang signifikan:
- Kurangnya independensi dewan komisaris, dewan komisaris WIKA didominasi oleh pihak yang memiliki hubungan personal dan bisnis dengan manajemen, sehingga objektivitas dan keberanian dalam mengawasi manajemen melemah.
- Fungsi audit internal yang lemah, audit internal tidak mampu mendeteksi penyimpangan sejak awal, karena keterbatasan kapasitas dan kemungkinan adanya kolusi dengan pihak manajemen.
- Minimnya transparansi dan akuntabilitas, informasi terkait penggunaan dana proyek dan risiko keuangan tidak disampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan, sehingga penyimpangan sulit terungkap.
Tantangan Pengawasan yang Tidak Efektif di Danantara
Kasus WIKA mencerminkan sejumlah tantangan yang juga dihadapi oleh Danantara dalam mengimplementasikan pengawasan GCG secara efektif:
- Kurangnya independensi dewan komisaris, di Danantara, anggota dewan komisaris seringkali memiliki hubungan personal dengan manajemen atau pejabat pemerintah, mengurangi objektivitas pengawasan.
- Keterbatasan kapasitas komite audit, komite audit Danantara belum memiliki akses penuh ke data lengkap dan teknologi analisis canggih, sehingga sulit melakukan audit mendalam terhadap portofolio investasi yang kompleks.
- Budaya organisasi yang kurang mendukung GCG, kesadaran dan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas masih rendah di kalangan karyawan dan manajemen.
- Regulasi yang tidak konsisten dan pengawasan eksternal terbatas, regulasi pengawasan Danantara masih ambigu dan pengawasan oleh lembaga eksternal seperti BPK, KPK, dan DPR tidak rutin karena status Danantara yang “bercerai” dari APBN, sehingga menciptakan celah besar bagi potensi penyalahgunaan dana.
- Risiko intervensi politik, keputusan strategis Danantara rentan dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek tanpa mekanisme pengawasan yang kuat untuk menahan atau mengoreksi keputusan tersebut.
- Ketidakjelasan mekanisme pengawasan formal, pembentukan komite pengawas bersifat opsional dan sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden, tanpa parameter jelas terkait kewenangan dan tugas, sehingga pengawasan independen sulit diwujudkan
Solusi untuk Mengatasi Tantangan Pengawasan GCG di Danantara
- Memperkuat struktur dewan komisaris yang lebih independen dari pengaruh eksternal. Hal ini bisa dicapai dengan memperbanyak anggota dewan komisaris dari luar sektor pemerintah yang memiliki latar belakang profesional di bidang investasi dan manajemen keuangan. Selain itu, penting untuk memisahkan peran dewan pengawas dari keputusan politik agar pengawasan tetap objektif.
- Penggunaan Teknologi untuk Memperkuat Sistem Pengawasan GCG di Danantara. Penggunaan perangkat lunak untuk manajemen risiko, audit berbasis data, dan sistem pelaporan otomatis akan mempercepat identifikasi potensi masalah dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Danantara harus berinvestasi dalam sistem analitik dan perangkat yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap kinerja portofolio investasi.
- Pembangunan Budaya GCG yang Kuat dengan memastikan adanya pelatihan berkelanjutan bagi semua pegawai, mulai dari manajemen hingga staf operasional. Dengan pemahaman yang baik mengenai nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas, seluruh organisasi dapat lebih mendukung implementasi GCG secara efektif. Juga, membangun sistem penghargaan untuk pengelola yang berprestasi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG akan memotivasi penguatan budaya ini.
- Meningkatkan Pengawasan Eksternal dan Regulasi yang Lebih Jelas
Danantara perlu bekerja sama dengan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK untuk memastikan bahwa pengelolaan dana investasi dapat diawasi dengan transparan. Untuk itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas yang mengatur pengawasan eksternal terhadap Danantara. Hal ini akan mengurangi ruang bagi penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
- Mengurangi Risiko Intervensi Politik dengan Kebijakan Investasi yang Kuat
Danantara perlu menetapkan kebijakan investasi yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan keberlanjutan jangka panjang, terlepas dari kepentingan politik. Hal ini dapat dicapai dengan penguatan sistem pengambilan keputusan yang independen dan profesional, serta menjaga integritas dalam setiap keputusan yang diambil.
- Membentuk Komite Pengawas Independen dengan Kewenangan Jelas
Danantara harus membentuk komite pengawas yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi penerapan prinsip GCG di seluruh unit dan investasi. Komite ini harus terdiri dari individu-individu yang independen dan memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau koreksi terhadap kebijakan atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip GCG.
Kesimpulannya efektivitas pengawasan GCG di Danantara akan menentukan keberhasilan lembaga ini dalam mengelola aset negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Temasek Holdings, memperkuat transparansi, serta melibatkan masyarakat sipil, Danantara dapat menjadi model tata kelola investasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya meminimalkan risiko penyimpangan tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Penulis:
Roby Awaludin (211011200215)
Siti Azizah (211011201078)
Tati Sumartini (211011200234)
Kelompok 11 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pamulang
Tulisan dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Corporate Governance dengan Dosen Pengampu Bapak Fery Citra Febriyanto S.E., M.M.
