Oleh: DAHLAN ISKAN
Sang Begawan Media
Ini seperti kontradiksi dengan keinginan Anda. Pun keinginan negara maju. Tapi, rupanya, apa boleh buat: Tiongkok kembali mengizinkan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
Seluruh dunia sudah mengumumkan moratorium PLTU. Termasuk Tiongkok. PLTU lama, dipensiunkan lebih awal. Bahkan yang kecil-kecil dibongkar. Kian kecil PLTU itu kian boros batu bara. Juga kian banyak memproduksi polusi udara.
Yang dikategorikan kecil di Tiongkok adalah 300 megawatt ke bawah. Itu sudah termasuk sangat besar untuk Indonesia. Banyak PLTU di Indonesia yang ukurannya jauh di bawah itu: 100 megawatt, 50 megawatt, bahkan 25 megawatt.
Di Indonesia hanya beberapa saja yang ukurannya 600 megawatt. Hanya lima atau enam yang berukuran 1.000 MW: dua di Batang, Jateng; satu di Cilacap; dua lagi di Banten.
Di Tiongkok, waini, mayoritas PLTU berukuran 1.000MW. Sangat efisien. Juga lebih bersih polusi.
Kalau Anda lewat tol dari Cirebon ke Semarang, tengoklah ke kiri. Terlihat ada dua PLTU di sisi kiri jalan. Di Batang. Dua unit. Cerobongnya satu. Itu milik grup Adaro. Dua-duanya berukuran 1.000 MW.
Indonesia juga sudah mengumumkan moratorium PLTU. Tidak akan ada izin baru. Yang lama juga lagi dibahas mana yang akan dipensiunkan lebih awal dari usia hidupnya. Misalnya yang di pantai Cirebon itu.
Kenapa Tiongkok membatalkan moratorium itu? Kenapa Tiongkok kembali mengizinkan pembangunan PLTU batu bara besar-besaran –sampai tahun 2027? Kenapa Tiongkok balik-kucing?
Dugaan saya: itu terkait dengan perang dagang dengan Amerika. Akibat perang itu Tiongkok berpikir keras: bagaimana agar pabrik-pabrik di sana bisa lebih efisien. Lalu harga jual produk pabrik-pabrik itu –yang sudah murah itu– bisa lebih murah lagi.
Salah satu caranya adalah: menyediakan energi yang lebih murah. Anda sudah tahu: harga listrik paling murah adalah yang diproduksi dengan bahan bakar batu bara. Yang paling mahal adalah yang diproduksi lewat biomasa, energi terbarukan, minyak solar, dan gas.
Memang listrik dari solar cell hanya sedikit lebih mahal daripada batu bara. Tapi solar cell yang tanpa baterai. Begitu pakai baterai bisa dua kali lipat lebih mahal daripada batu bara. Padahal tanpa baterai, solar cell itu justru menyulitkan PLN: solar cell hanya menyediakan listrik siang hari, padahal PLN lebih perlu listrik petang dan malam hari: antara pukul 17.00 sampai 22.00.
Listrik tenaga air dan panas bumi memang murah. Demikian juga nuklir. Tapi investasi pembangunannya jauh lebih tinggi. Juga jauh lebih lama.
Maka Tiongkok memutuskan itu: mengizinkan kembali pembangunan PLTU batu bara. Syaratnya: harus lebih bersih polusi. Lebih bersih 5 sampai 10 persen dari PLTU lama.
Tiongkok tidak peduli dengan kesepakatan dunia untuk mengakhiri penggunaan batu bara. Kalau, misalnya, ada yang menyalahkannya, Tiongkok tinggal bilang: yang salah Amerika. Gara-gara perang dagang, Tiongkok harus lebih efisien.
Tiongkok ingin maju. Ia harus mencari jalan apa pun untuk terus maju. Kepentingan dalam negerinya lebih utama dari kesepakatan di bidang green energy.
Bagaimana dengan kita, Indonesia? Yang kaya batu bara? Akankah kita ikut cara Tiongkok –lebih mementingkan dalam negeri kita? (*)
