TANGSELXPRESS – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 merupakan salah satu langkah untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu menyediakan makan bergizi gratis bagi masyarakat.
Kenaikan PPN sebesar 1 persen (dari 11 persen menjadi 12 persen) dianggap akan meningkatkan pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pemerintahan, termasuk program pangan, energi, serta infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Di samping itu juga untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dan juga program terkait dengan makan bergizi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi 2025, di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis pada tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun dalam APBN. Airlangga mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN ini sejalan dengan tujuan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi Indonesia.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor padat karya, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menyatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan prinsip gotong-royong yang adil dalam menyejahterakan masyarakat. Pemerintah berjanji untuk mengatur kebijakan ini lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Semua kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.
“Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan ini semua diberlakukan 1 Januari 2025,” paparnya terkait alasan Presiden Prabowo Subianto menerapkan PPN 12 persen untuk menopang program makan bergizi gratis.
Kebijakan ini mendapat perhatian besar karena berkaitan langsung dengan pengalihan sebagian beban fiskal negara untuk mendanai program sosial yang ambisius, yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek gizi dan ketahanan pangan. Demikian dikutip dari beritasatu.com.
