TANGSELXPRESS – Kelompok alumni dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan,atau UIN Jakarta telah menyatakan sikap terhadap situasi politik di Tanah Air belakangan ini. Pernyataan sikap ini sebagai bentuk kekecewaan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Puluhan mahasiswa, dosen, serta guru besar turut serta dalam kegiatan yang diadakan di halaman kampus UIN Syarif Hidayatullah itu.
Saiful Mujani, guru besar UIN yang turut serta dalam kegiatan tersebut mengatakan pernyataan sikap ini dilakukan setelah mereka menimbang dan memperhatikan perkembangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
“Pertama, kami mendesak agar penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP, bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Saiful dalam pernyataannya, Senin (5/2).
Pihaknya juga meminta penyelenggara pemilu agar dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur. Selain itu, penyelenggara pemilu diminta untuk menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai, dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun.
“Harus berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia,” kata Saiful.
Kemudian, guru besar, dosen, dan alumni dari UIN juga mendesak presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan.
“Sikap ini lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga dalam seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu,” tegasnya.
Selanjutnya, pihaknya juga mendesak Presiden untuk dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.
“Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan. Situasi ini bukan saja dapat berdampak pada pelayanan pemerintah secara nasional, tapi juga menimbulkan ketidaksolidan dan ketidanyamanan anggota kabinet,” jelasnya.
Jika hal tersebut terjadi, Saiful mengatakan dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional.
“Padahal, berulang kali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024 ini. Namun, hari demi hari, yang diperlihatkan adalah tindakan yang cenderung sebaliknya, menambah kepiluan dalam pelaksanaan pemilu/pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita,” terangnya.
Kemudian, guru besar, dosen hingga mahasiswa UIN Jakarta juga menginginkan pengelolaan keadaban/akhlak demokrasi ini tidak hanya dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis.
“Aturan tentang boleh tidak boleh. Lebih dari itu, akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudharat bagi kepentingan masyarakat. Sejak putusan MK atas uji materi Nomor 90/2023 ditetapkan, akhlak demokrasi kita terus menerus merosot. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban/akhlak berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara,” paparnya.
Terakhir, pihaknya pun mendesak kepolisian untuk bersikap independen dan profesional. Kepolisian tidak boleh menjadi alat negara yang menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara. Kepolisian dilarang dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat.
“Polisi adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban, bukan alat Presiden. Oleh karena itu, Polisi sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu,” tutupnya.
Pernyataan sikap UIN Jakarta ini menyusul aksi serupa di sejumlah kampus lain. Kelompok guru besar, dosen, dan civitas akademika juga menyampaikan kritik atas situasi demokrasi yang dinilai tidak kondusif belakangan ini. Kebanyakan menyoroti keberpihakan aparat, termasuk presiden dalam kontestasi pilpres. Sebelumnya, civitas akademika UGM, UII, Unpad hingga UMY telah menyatakan sikap.
