TANGSELXPRESS – Menjadi narasumber di acara rilis survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk ‘Capres Pilihan Millenial Kampus’ pada Sabtu (15/7) lalu, Direktur Politik dan Hankam Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Moch Nurhasim menilai bahwa tak heran jika milenial kampus menempatkan Ganjar Pranowo sebagai capres ideal. Pasalnya, bakal calon presiden dari PDIP itu memiliki pengalaman yang dapat diandalkan untuk memimpin Indonesia di masa mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan pernyataan Nurhasim yang sangat partisan.
Mulyanto menyebut, pernyataan Nurhasim yang merepresentasikan BRIN yang secara lugas mendukung capres tertentu sangat tidak etis. Sebagai peneliti lembaga negara harusnya ia bersikap netral, profesional, dan tidak partisan.
“Peneliti BRIN ini sudah kebablasan. Karena pernyataan yang dilontarkan bukan pernyataan peneliti yang bersifat ilmiah dan independen. Pendapatnya sangat politis, layaknya sebagai pernyataan tim sukses atau konsultan politik yang partisan. Dia lupa BRIN adalah lembaga riset dan inovasi yang netral, obyektif, independen, dan non-partisan,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima.
Mulyanto mengaku, sejak awal pembentukannya, dirinya sudah memperkirakan BRIN akan menjadi lembaga yang sarat politis. Setidaknya karena Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Ketum Parpol. Keputusan itu sangat dipaksakan karena semua orang tahu figur yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah tidak punya rekam jejak di dunia riset atau penelitian.
“Sejak awal saya sudah khawatir akan terjadi politisasi BRIN ini. Lembaga ini akan dikooptasi oleh kepentingan politik tertentu. Faktanya sekarang, semakin hari kekhawatiran saya semakin terbukti. Dengan sikap Peneliti BRIN, bahkan dengan jabatan Direktur, yang partisan ini, BRIN menuju kerusakan yang sempurna,” tegasnya.
“Menurut ahli psikologi dipahami bahwa sikap adalah fungsi kepentingan. Ketika kepentingan politik menguasai lembaga, termasuk lembaga ilmiah maka sikap yang muncul dari anggota atau badan itu adalah sikap politik. Warna politik BRIN terasa seperti warna politik Ketua Dewan Pengarah,” sambungnya.
Mulyanto menegaskan politisasi BRIN ini kontra produktif. Publik akan menyangsikan apapun hasil riset dari BRIN karena menganggap lembaga ini sudah berbau politis. “Ini kan berbahaya,” tambah politisi Fraksi PKS itu.
Karenanya Mulyanto mendesak Pemerintah untuk segera menata ulang BRIN, agar tidak terus terperosok politik seperti ini. Mulyanto juga meminta Kepala BRIN untuk menindak peneliti yang bersangkutan yang dianggap telah melanggar etika organisasi.
