TANGSELXPRESS – Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD) adalah dengan peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah bersama swasta telah serius dalam mendorong hal itu melalui sejumlah inisiatif dan strategi. Strategi itu berkonsep skilling, reskilling, dan upskilling yang diwujudkan di antaranya melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS), Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan keahlian, serta program pelatihan dan inisiatif pendampingan oleh swasta.
Demikian mengemuka dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 hari ketiga (Rabu, 10/5) yang menjadi rangkaian penutup acara yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bertema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion”.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau pelosok tanah air, demi meningkatkan inklusi keuangan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan dan lebih merata.
“Di dalam negeri upaya pengembangan EKD diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan yang menunjang pembangunan digital termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, serta menggencarkan edukasi dan literasi digital,” jelas Wapres seperti dikutip dari laman Bank Indonesia.
Lebih lanjut, Wapres berharap kerja sama ASEAN akan memunculkan talenta digital di setiap negara ASEAN.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Opening Remarks-nya mengatakan, rangkaian acara penyelenggaraan FEKDI 2023 dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan.
“Rangkaian acara penyelenggaraan FEKDI 2023 dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Rudy.
Asisten Gubernur – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono pada diskusi panel menyampaikan upaya mendorong inklusi keuangan. Jumlah penduduk Indonesia yang masih unbanked relatif besar, yaitu 97,7 juta orang (48% dari penduduk), merupakan potensi yang besar melalui pendekatan teknologi digital.
“Bank Indonesia memiliki tiga pilar strategi kebijakan sistem pembayaran berorientasi pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas sebagai pembuka sekaligus perekat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Pemberdayaan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting untuk mendorong kekuatan ekonomi di daerah dan menargetkan UMKM sebagai sumber pertumbuhan. Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi dan sinergi dengan semua pihak baik antar regulator, industri, dan masyarakat untuk menemukan sumber ekonomi baru dari digitalisasi,” kata Dicky.
Program DTS yang baru dicetuskan tahun ini, mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta. Selain itu, inisiasi pemerintah juga diimplementasikan dalam Kartu Prakerja yang berfokus pada inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital. Sejalan dengan itu, Program Kartu Prakerja sejak April 2020 telah dimanfaatkan lebih dari 16,5 juta orang di 514 Kabupaten/Kota di 38 provinsi.
“Pemerintah melanjutkan program di tahun ini dengan menggunakan Skema Normal yang tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian. Alumni Program Prakerja juga dimungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, sektor swasta yang meliputi startup dan inkubator digital juga memberikan peluang pengalaman praktik di sektor digital dan pelatihan digital,” imbuhnya.
Sementara untuk mendorong inklusi, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengoptimalkan penerapan pembayaran digital dan peningkatan inklusi keuangan. Upaya itu dinilai berhasil mengurangi biaya transaksi keuangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan mempromosikan adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Sebagai contoh, terdapat peningkatan inklusi keuangan, dari 83,6% pada tahun 2021 menjadi 85,1% di tahun 2022. Sesuai arahan Presiden pada Ratas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target keuangan inklusif Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 88% dan 90%.
“Selain kerja sama antar lembaga dan swasta, untuk mengembangkan EKD, Pemerintah juga memerlukan dukungan dan kesiapan masyarakat dalam mempercepat transformasi digital. Hal ini guna meminimalkan dampak dari disrupsi dan bagaimana setiap masyarakat harus mampu mengoptimalkan peluang dan manfaat dari perkembangan teknologi digital,” tambahnya.
FEKDI hari Ke-3 menekankan pentingnya upaya kolaboratif dalam mengoptimalkan inisiatif diantaranya perluasan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas talenta digital di Indonesia, perluasan dan pemerataan infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital, peningkatan inklusivitas ekosistem EKD bagi dunia usaha dan UMKM, dan peningkatan adopsi layanan keuangan digital dan perluasan inklusi keuangan termasuk melalui elektronifikasi transaksi keuangan daerah.
Menutup FEKDI 2023, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti di penghujung sesi mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara Bank Indonesia dengan Kemenko Perekonomian serta peran seluruh Kementerian dan Lembaga. Deputi Gubernur Destri menyampaikan kembali tiga hal materi utama yang dibahas di dalam FEKDI.
“Pertama terkait sinergi kebijakan dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital yang inklusif dan inovatif. Dari sinergi tersebut, terbit Kartu Kredit Indonesia. Kedua, Keketuaan ASEAN 2023 sebagai momentum kolaborasi di kawasan untuk mengakselerasi kebangkitan kawasan ASEAN. Hal ini mewujudkan salah satunya QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia untuk mendukung pembayaran lintas batas,” pungkas Destry.
“Ketiga, dukungan kebijakan dalam menciptakan inovasi unggul, SDM terampil dan industri kompetitif untuk mendorong daya saing ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia,” sambungnya.
FEKDI 2023 dilengkapi dengan pameran kegiatan dari berbagai kementerian dan lembaga. Hadir pula booth yang memajang kemajuan EKD antara lain kluster Asosiasi, BI FAST, SNAP, Elektronifikasi, inovasi digital, QR Domestik dan Cross-borders dan UMKM. Beberapa contoh showcasing interaktif dalam FEKDI 2023 antara lain QRIS dan penggunaan teknologi Virtual Reality dalam proses pendidikan dan pelatihan vokasi.
