TANGSELXPRESS – Wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin.
Nurul pun mengajak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengikuti suara rakyat memilih sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
“Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras begitu. Harus mengutamakan mengusung suara rakyat. Berikan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orangnya yang mereka kehendaki dan percaya,” kata Nurul dalam keterangannya, Kamis (5/1).
Nurul mengaku memahami betul alasan mengapa PDIP ingin sekali menerapkan sistem proporsional tertutup lantaran memiliki identitas politik yang sangat kuat.
Namun demikian, dia tetap mengajak PDIP memilih sistem proporsional terbuka.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup tidak dikehendaki rakyat dan tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah.
“Kami tetap melihat bahwa sistem proporsional terbuka itu lebih mewakili suara rakyat,” ujarnya.
Nurul menegaskan, proporsional tertutup tetap memiliki peluang adanya oligarki hingga potensi terjadinya korupsi.
Bahkan, dia secara spesifik mengajak lembaga survei dan seluruh parpol untuk all out menolak sistem proporsional tertutup.
“Saya mengajak lembaga survei untuk bergerak. Delapan fraksi kalah dengan satu fraksi,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi di DPR RI menyatakan sikap menolak gugatan judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (pemilu).
Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.
Delapan fraksi yang dimaksud adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
Sementara, PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup diberlakukan pada Pemilu 2024.
Alasan PDI Perjuangan
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Dia mengungkapkan berbagai alasannya. Pertama, sistem proporsional terbuka yang mulai diterapkan dalam Pemilu 2004 membawa dampak liberalisasi politik.
“Bagaimana liberalisasi politik mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” ujar Hasto dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12).
Alasan kedua, lanjut dia, Kongres V PDI-P memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan amanat konstitusi.
“Di mana peserta pemilihan legislatif (pileg) adalah partai politik (parpol),” ucap dia.
Ketiga, mendorong proses kaderisasi di internal parpol dan meminimalisir kecurangan pemilu.
“Selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR, dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa di tekan,” ungkapnya.
Terakhir, ia menganggap bahwa sistem proporsional tertutup dapat mengurangi biaya pemilu secara signifikan.
“Di tengah berbagai persoalan perekonomian kita, biaya pemilu bisa jauh ditekan,” pungkasnya.
Pernyataan KPU
Diketahui, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, terbuka kemungkinan Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
Sebab, saat ini Mahkamah Konstitusi tengah memproses uji materi yang diajukan sejumlah pemohon terhadap ketentuan pemilu dengan proporsional terbuka dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Jika gugatan dikabulkan, sangat mungkin kontestasi elektoral mendatang dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup seperti masa Orde Lama dan Orde Baru.
Dalam sistem proporsional tertutup, hanya logo parpol yang ditunjukan dalam surat suara pileg.
Sedangkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berlangsung sejak 2004, menunjukan nama-nama bakal caleg dalam surat suara yang akan dicoblos oleh masyarakat.
