TANGSELXPRESS – Harga beras di Indonesia diakui Presiden Jokowi lebih murah dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, Korea dan Amerika. Namun, harga beras di Indonesia tetap masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai Presiden sebagai Kepala Pemerintahan harus memahami bahwa ada persoalan serius yang menyebabkan harga beras Indonesia lebih mahal dibandingkan negara-negara di ASEAN.
“Jika presiden membandingkan harga beras kita dengan Jepang, Korea dan Amerika, tentu tidak sepadan karena harga beras negara tersebut sangat tinggi. Namun akan lebih bijak membandingkan harga beras kita dengan negara Asia lainnya terutama di ASEAN, dimana ternyata harga beras kita jauh lebih mahal. Walaupun produksi kita tinggi dari negara produsen beras lain,” kata Johan seperti dikutip dari laman DPR RI dalam keterangan persnya, Minggu (21/8/2022).
Johan menjelaskan bahwa produktivitas beras di Indonesia lebih rendah dibanding negara Vietnam dan dari sisi harga. Menurut saya persoalan utama perberasan di negara kita adalah tingginya biaya produksi beras, terutama komponen biaya sewa lahan dan biaya tenaga kerja sehingga struktur biaya produksi beras di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap Presiden Jokowi bisa membandingkan harga beras Tanah Air dengan Thailand atau Vietnam, dimana harga beras di negara tersebut rata-rata Rp5.000 an per kilogram.
“Walaupun kita surplus beras, namun harga beras masih mahal. Sebagai contoh kita ambil data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang mencatat rata-rata harga beras per kilogram telah menyentuh angka Rp13,77 ribu per kilogram pada bulan Juli 2022 lalu. Bahkan harga jual di pasar modern Lampung menjadi yang termahal mencapai Rp25.000 per kilogram,” urainya.
Lebih lanjut Johan merinci bahwa harga beras di Indonesia lebih mahal dari negara-negara seperti Singapura, Brasil, Ukraina, Thailand, Paraguay, India, Iran, Bangladesh dan lain-lain. “Sejak awal kita selalu mengingatkan pemerintah agar selalu mewaspadai inflasi pangan terutama harga beras sebagai makanan pokok rakyat terutama negara-negara di ASEAN,” tuturnya.
Johan mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menekan biaya produksi beras dengan memperbaiki mekanisme produksi dan sistem distribusi yang lebih efisien.
“Saat ini sebaiknya pemerintah menggerakkan beras sebagai penggerak ekonomi di pedesaan dengan cara memberikan lahan gratis kepada petani gurem dan meningkatkan investasi pertanian yang berkelanjutan agar petani lebih sejahtera,” tambah legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu.
